Markaberita.id | Jakarta, 3 Desember 2025 – Dalam hiruk-pikuk negeri yang semakin pandai berakrobat politik namun semakin gagap menjaga hutannya sendiri, muncul satu ironi yang terlalu mahal untuk didiamkan: seorang Menteri Kehutanan yang fotonya sedang bermain domino dengan seorang yang pernah menjadi tersangka pembalakan liar. Sebuah momen yang begitu absurd sampai-sampai hutan pun mungkin ikut menepuk dahi. Raja Juli Antoni sudah memberi klarifikasi bahwa ia tidak mengenal Aziz Wellang, bahwa itu hanya permainan spontan, dan bahwa tidak ada percakapan sensitif di balik tumpukan batu domino.
Namun, publik yang sudah kenyang dengan cerita “ketidaksengajaan” pejabat hanya bisa mengangguk sambil berkata: “Oh tentu, kami percaya… seperti kami percaya bahwa gajah bisa terbang.” Foto tersebut menjadi kontradiksi simbolis. Partai politik yang diwakilinya, PSI, menggunakan ikon gajah—hewan yang mestinya dikenal sebagai penjaga habitat dan penjaga keheningan rimba. Ironisnya, publik kini melihat simbol gajah tersebut bukan menjaga hutan, melainkan dilekatkan pada seorang menteri kehutanan yang foto viralnya justru menimbulkan tanda tanya besar daripada kepercayaan.
Hutan Indonesia bukan sekadar hamparan pohon; ia adalah nafas bangsa, rumah kehidupan bagi keanekaragaman hayati, dan benteng terakhir dari kerakusan manusia. Maka, ketika kementerian yang seharusnya menjadi tameng pertahanan justru memicu polemik, masyarakat berhak dan wajib marah. Urusan hutan bukan panggung eksperimen politik, bukan tempat belajar sambil bekerja, dan tentu bukan tempat membiarkan pejabat yang tidak punya latar, tidak punya akar, dan tidak punya napas ekologis memimpin sektor sebesar ini.
Seorang menteri boleh saja cerdas berdebat, luwes di televisi, atau lincah berkomunikasi. Tetapi kehutanan bukan talkshow politik. Ia adalah dunia teknis yang keras, rumit, penuh kepentingan, dan membutuhkan pengalaman yang matang, bukan sekadar keberanian tampil dan kemampuan ber-retorika. Foto domino itu, terlepas dari pembelaannya, tetap menjadi simbol paling jelas betapa kacaunya garis batas antara pejabat publik dengan aktor-aktor yang seharusnya dijauhkan dari lingkar kekuasaan.
Hutan yang terus ditekan, satwa yang terus kehilangan rumah, masyarakat adat yang terus terpinggirkan—semuanya tidak membutuhkan menteri yang harus sibuk menjelaskan pertemuan “tidak sengaja” dengan figur yang pernah bermasalah dengan hukum. Ini bukan persoalan suka atau tidak suka, melainkan persoalan kelayakan.
Jika standar kelayakan moral maupun profesional sudah tercabik, satu-satunya jalan terhormat adalah mundur, bukan menunggu dicopot. Mundur sebelum hutan semakin luka. Mundur sebelum kepercayaan publik habis. Mundur sebelum kementerian ini semakin kehilangan arah. Karena terkadang, langkah paling berani seorang pejabat bukanlah bertahan sambil berkata “saya bisa menjelaskan”, tetapi pergi sambil berkata “bangsa ini harusnya dapat yang lebih baik.” Dan pada titik ini, Indonesia memang pantas mendapatkan yang lebih baik daripada sekadar klarifikasi domino.(Red).
