JAKARTA, MARKABERITA.COM – Geopolitik global tengah memasuki fase tikungan tajam yang langsung menghantam nadi perekonomian nasional. Kegaduhan di panggung global bukan sekadar benturan militer biasa, melainkan pertarungan sengit antar-kepentingan strategis. Saya menyebutnya sebagai Financial Digital Military Industrial Complex. Hal ini berujung pada ancaman nyata terhadap dapur rakyat Indonesia berupa lonjakan harga energi dan ancaman meluruhnya sektor riil. Keluruhan semakin jelas saat kredit yang disetujui tapi tidak dicairkan mencapai Rp2.548 triliun.
Begitulah pola kerja ultra neoliberal.Dalam diskursus panjang teori sosial, asumsi klasik Karl Marx dan Friedrich Engels tentang kapitalisme akan runtuh oleh kontradiksi internalnya. Hal ini selalu berhadapan dengan realitas empiris. Itulah tesa versa realita.
Keterbatasan nyatanya justru melahirkan kreativitas bertahan hidup. Ambil contoh negara-negara yang dibatasi ruang kebebasannya secara ekstrem, seperti Rusia, Tiongkok, Kuba, Vietnam, Laos, hingga Korea Utara.
Mereka merespons tekanan tersebut dengan melahirkan sistem tandingan. Tiongkok, misalnya, memilih jalan sunyi dengan tampil tunduk di permukaan sambil terus merajut kekuatan di dalam.
Deng Xiaoping terbukti cerdik memperdaya kalkulasi strategis pemimpin Barat sekelas Ronald Reagan dan Margaret Thatcher. Langkah ini menjadikan Tiongkok raksasa ekonomi yang kini berdiri sejajar, bahkan menekan hegemoni Amerika Serikat.
Sebaliknya, Washington kerap terjebak pada pola pikir linier sebagaimana sukses diterapkan saat meruntuhkan Uni Soviet lewat doktrin lama.
Kesalahan berpikir para pemimpin AS dari era Barack Obama hingga suksesornya dalam memperlakukan Tiongkok dan Rusia dengan pendekatan seragam justru menempatkan mereka dalam pusaran salah sasaran strategis.
Pergumulan abadi antara yang individual versus sosial, serta materialis versus immaterialis, senantiasa mewarnai interaksi relasi kuasa global ini.
Lihat bagaimana, peta pasokan energi dunia, eskalasi perang hari ini yang tidak bisa dianggap remeh.
Selat Hormuz berada dalam kendali langsung Iran dan menguasai 20% urat nadi pasokan minyak dunia.
Sementara itu, Bab el-Mandeb di Laut Merah dikuasai oleh Houthi sebagai proksi Iran yang memegang kendali atas 15% pasokan minyak global.
Dampaknya sangat kasat mata. Ketika terjadi serangan terhadap Pulau Kharg, dinamika diplomatik langsung bergejolak.
Pekan lalu, MBS dilaporkan dua kali menelepon Washington untuk memohon bantuan militer. Namun, permohonan itu ditolak secara diplomatis karena Washington sendiri baru saja terkecoh di lapangan.
Skenario terburuk yang kerap saya ingatkan di berbagai ruang publik di I-News, The Primetime Show kini benar-benar terjadi.
Eskalasi perang mendongkrak harga minyak mentah menembus kisaran USD 107 mendekati USD 110 per barel.
Bagi Indonesia—negara yang 68,6% pasokan minyaknya bergantung pada impor—guncangan ini adalah lonceng alarm darurat.
Pemerintah tidak bisa lagi bermain-main dengan retorika pertumbuhan ekonomi semu. Buat apa angka jika faktanya nelangsa.
Konsekuensi logis dari mahalnya energi global ini langsung menghantam struktur domestik secara telak:
Pertama, harga-harga barang melambung tinggi yang mencekik daya beli masyarakat bawah.
Kedua, inflasi melonjak tajam dan menggerus nilai riil pendapatan rakyat.
Ketiga, fiskal negara semakin tertekan dengan beban subsidi yang membengkak di tengah ruang fiskal yang sempit.
Keempat, kebutuhan valas atau USD melonjak sehingga memperparah tekanan terhadap cadangan devisa.
Kelima, utang luar negeri kian menumpuk akibat depresiasi nilai tukar dan mahalnya biaya pembiayaan.
Keenam, sektor industri terpaksa memangkas biaya produksi yang berujung pada kebijakan efisiensi brutal.
Ketujuh, ancaman PHK massal berada di depan mata dan memperluas kantong-kantong pengangguran baru.
Kedelapan, sektor riil serta UMKM terjepit dalam ketidak pastian dan menonhkatnya biaya produksi. Itulah jalan sesat struktural ekonomi yang kian menyesakkan.
Di tengah kepungan krisis global dan rapuhnya ketahanan domestik ini, sebuah pertanyaan besar harus diajukan.
Di mana letak kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran yang selama ini didengungkan?
Negara wajib hadir melindungi sektor riil dan UMKM dari badai eksternal, alih-alih terus-menerus terjebak dalam kebijakan liberal yang menyesatkan. (Red).
