JAKARTA – MARKABERITA.COM
Keputusan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah memunculkan keberatan dari sejumlah mitra penyedia makanan dan pengelola dapur yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
Para pelaku usaha menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi terhadap operasional dapur, tenaga kerja, hingga rantai pasok bahan pangan yang telah dipersiapkan untuk mendukung program nasional tersebut.
Keberatan itu muncul setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan surat edaran yang mengatur penghentian sementara distribusi MBG selama periode libur sekolah. Kebijakan tersebut sebelumnya dijelaskan sebagai bagian dari penyesuaian operasional karena mayoritas penerima manfaat merupakan peserta didik yang sedang tidak menjalani kegiatan belajar mengajar.
Namun sejumlah mitra pelaksana menilai keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang telah melakukan berbagai investasi untuk mendukung program MBG, mulai dari penyediaan fasilitas dapur, perekrutan tenaga kerja, hingga pengadaan bahan baku makanan.
Beberapa pengelola dapur juga mempertanyakan kesesuaian kebijakan penghentian sementara itu dengan sejumlah regulasi dan pedoman teknis yang sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan program. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dasar kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Selain persoalan operasional, pelaku usaha mengkhawatirkan dampak terhadap ribuan pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas dapur MBG. Penghentian sementara program dinilai dapat memengaruhi keberlangsungan pekerjaan mereka selama masa libur sekolah berlangsung.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan untuk memberikan ruang evaluasi dan audit terhadap pelaksanaan program. Pemerintah juga ingin memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan efektivitas distribusi makanan tetap terjaga ketika program kembali berjalan.
BGN menegaskan bahwa penghentian tersebut bersifat sementara dan tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai perbedaan pandangan antara pemerintah dan mitra pelaksana perlu diselesaikan melalui dialog yang konstruktif. Menurut mereka, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada aspek anggaran dan kebijakan, tetapi juga pada keberlangsungan ekosistem pelaksana di lapangan.
Mereka mendorong pemerintah untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan para mitra guna mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak tanpa mengurangi tujuan utama program.
Sementara itu, para pengusaha dan pengelola dapur berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan penghentian sementara tersebut, termasuk mempertimbangkan skema alternatif yang memungkinkan aktivitas dapur tetap berjalan selama masa libur sekolah.
Hingga kini, kebijakan penghentian sementara MBG masih menjadi perbincangan di berbagai kalangan, terutama karena program tersebut melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha, tenaga kerja, hingga masyarakat penerima manfaat.
(Red)
