CILACAP – MARKABERITA.COM
Temuan mengejutkan muncul dalam pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebanyak 100 titik dapur yang tercatat dalam sistem diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya setelah koordinat lokasinya ditemukan berada di area yang tidak memungkinkan untuk operasional dapur.
Hasil penelusuran menunjukkan sejumlah titik yang terdaftar justru mengarah ke kawasan hutan, area persawahan, lahan kosong, hingga kompleks pemakaman. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai validitas data yang digunakan dalam pendataan mitra pelaksana program MBG (22/6/2026).
Informasi ini pertama kali mencuat setelah dilakukan verifikasi lapangan terhadap lokasi-lokasi yang tercantum dalam data administrasi. Dari hasil pengecekan, banyak titik yang tidak menunjukkan keberadaan bangunan dapur maupun aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.
Sejumlah pihak di daerah mengaku terkejut dengan temuan tersebut. Pasalnya, data yang tercatat menunjukkan jumlah dapur yang cukup besar, namun sebagian lokasi yang diverifikasi tidak memperlihatkan fasilitas yang sesuai dengan fungsi SPPG.
Temuan ini kemudian menjadi perhatian karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang membutuhkan akurasi data dalam pelaksanaannya. Validitas lokasi dapur dinilai penting untuk memastikan distribusi layanan berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah pengamat menilai verifikasi lapangan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahan dalam perencanaan maupun pengalokasian sumber daya program. Mereka juga mendorong adanya evaluasi terhadap sistem pendataan yang digunakan agar kejadian serupa tidak terulang.
Hingga kini, pihak terkait masih melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan status 100 titik dapur yang dipersoalkan tersebut. Pemeriksaan dilakukan guna mengetahui apakah terdapat kesalahan input data, kekeliruan koordinat, atau faktor lain yang menyebabkan lokasi yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena terjadi di tengah pelaksanaan Program MBG yang saat ini terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. Transparansi dan akurasi data dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
Sementara proses verifikasi masih berlangsung, berbagai pihak berharap hasil pemeriksaan dapat segera diumumkan secara terbuka agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
(Red)
