Pengantar: di Balik Perseteruan AS-China-Rusia
MARKABERITA.COM – Tak dapat dipungkiri, kunjungan Donald Trump ke Xi Jinping pada 13-15 Mei dan sambutan Xi terhadap Vladimir Putin pada 19-20 Mei 2026 merupakan cermin dinamika geopolitik yang intens, menarik, sekaligus sedang mencari bentuk baru. Pembicaraan tiga tokoh dunia di kota yang sama, Beijing, kendati momen dan kesempatannya berbeda, memberi pesan tersendiri kepada Gerakan Non-Blok dan Global South.
Sebagai tuan rumah, pemimpin China tampil dengan kesantunan diplomasi namun konsisten merawat dan menjaga harga diri. China tidak mau terlibat dalam konteks perjanjian New START (Strategic Arms Reduction Treaty) yang resmi berakhir pada Kamis, 5 Februari 2026. Berakhirnya kesepakatan tersebut menandai hilangnya regulasi pembatasan senjata nuklir terakhir yang mengikat antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia sebagai adidaya pemilik hulu ledak nuklir terbanyak. Masing-masing negara memiliki sekitar 5.000 hulu ledak. Sementara China hanya memiliki sekitar 600, namun kuat diduga pada akhir 2030 ia bisa mencapai 1.000-an hulu ledak.
Kepada Trump, Xi tidak meminta agar Nvidia diizinkan mengirim chip ke China dan/atau tarif ekspor China ke AS diturunkan. Ia menahan diri demi menjaga harga diri. China justru setuju mengimpor 200 unit Boeing dan komoditas kedelai dari AS. Ini menjadi bagian perbincangan strategis saat dialog resmi dan jamuan makan malam di Beijing.
Saat itu, Trump disertai Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Perang Pete B. Hegseth, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan 18 pemimpin bisnis AS. Sedangkan Xi Jinping didampingi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Wang Yi, dan beberapa petinggi Politbiro Partai Komunis China. Lingkup dialog mencakup ketegangan perdagangan, persaingan tajam teknologi informasi—termasuk soal chip, tanah jarang, keuangan, barang konsumen, dan aviasi—hingga isu Selat Hormuz dan Taiwan.
Usai kunjungan Trump, China menolak pembicaraan lebih lanjut dengan Elbridge Colby, petinggi Departemen Perang AS, tentang persetujuan militerisasi Taiwan melalui paket senjata senilai 14 miliar dolar AS. China tetap bertahan pada prinsip “Satu China” bahwa Taiwan adalah bagian dari keutuhan kedaulatan China.
China secara halus tidak ingin menggunakan kekuatan militer. China dan AS saling memainkan kartu sumber daya, mengoptimalkan keunggulan masing-masing, dan menegakkan strategi rantai pasok di semua sektor yang bersaing tajam. Posisi keduanya menjadi rivalitas tajam sekaligus competitive coexistence, termasuk dalam konsistensi menjaga hubungan dengan Iran. Bagi China, Iran mampu membuat strategi harga dan rantai pasok energi yang dimainkan AS menjadi kurang efektif, setelah sebelumnya pasokan energi murah China “terganggu” akibat agresi AS ke Venezuela.
Empat hari usai kunjungan Presiden Trump, Xi menerima kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin. Mantan pengendali KGB yang memimpin Rusia ini telah 10 kali berkunjung ke Beijing, sementara Xi Jinping sudah 14 kali bertandang ke Kremlin. Putin didampingi lima wakil perdana menteri (Denis Manturov, Tatiana Golikova, Alexander Novak, Yury Trutnev, dan Dmitry Chernyshenko) serta delapan menteri, termasuk Menlu Sergey Lavrov. Inti pembicaraan adalah memperdalam kemitraan strategis tanpa batas dan kerja sama ekonomi, membahas pembentukan tatanan dunia multipolar, serta penandatanganan sekitar 40 dokumen kerja sama.
Dalam kunjungan Trump, posisi AS-China saling bertahan dengan catatan khusus. Sedangkan terhadap Putin, China membangun pertahanan strategis di berbagai sektor. Ini mempertegas strategi Beijing yang menekankan kerja sama pertumbuhan, sekaligus membangun multipolar baru dengan tetap memperhitungkan pengaruh AS.
China, Rusia, Iran, dan Korea Utara hendak menegaskan bahwa multipolar ke depan tidak tergantung pada satu kepemimpinan, satu sistem, dan monopoli pemaknaan atas nilai serta norma geopolitik. Pernyataan ini sejalan dengan kritik terhadap IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai unholy alliance yang menguat sejak kekalahan AS dalam perang industri manufaktur dengan China. Kritik ini senada dengan tuntutan reformasi hak veto di Dewan Keamanan PBB, status dan peranan PBB, sekaligus kecurigaan negara-negara Global South terhadap kuatnya pengaruh NGO Internasional yang kerap menjalankan kepentingan negara-negara industri (G7).
Dari Unipolar ke Multipolaritas
Dua pertemuan di Beijing memberi pesan tegas: unipolar telah bergeser menjadi multipolaritas, yakni suatu hegemoni berbagi yang saling peduli dan berkontribusi. Rujukannya tidak hanya pada kekuatan militer, tapi juga perdagangan, teknologi, dan kesediaan membangun kerja sama tanpa mendikte. Jelas, mereka sedang membangun alternatif dari kepemimpinan tunggal AS di panggung global.
China, Rusia, dan beberapa negara Non-Blok serta Global South menolak dan mengecam perilaku predatorik AS. Kemitraan strategis China-Rusia menandai kebutuhan nilai, moral, dan kelembagaan bagi multipolaritas. Masalah mendasarnya adalah bagaimana tata dunia baru yang berwajah kesejahteraan bersama, kedamaian, dan keadilan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tercipta—bukan yang menindas, apalagi melakukan genosida dan pelenyapan etnis. Xi dan Putin memahami bahwa AS, yang bersaudara kental dengan Israel, telah memantik antipati global dengan pendekatan power as truth. Namun, Kremlin dan Beijing juga berhati-hati; mereka menyadari perang yang membumihanguskan peradaban adalah perilaku tak termaafkan.
Multipolaritas tidak mampu menghindar dari karakter pragmatis dan ketidakpermanenan nilai. Namun, dibanding multipolar yang berwatak hegemon predator, pragmatisme yang berpijak pada penghormatan keadilan dan kemanusiaan jauh lebih baik.
Dalam konteks ini, Gerakan Non-Blok (Non-Alignment Movement) masih relevan sejauh mampu beradaptasi menjadi Multi Alignment. Artinya, menerima, mengadaptasi, dan bermetamorfosa pada nilai yang unggul bagi tegaknya peradaban. Sistem ultra-neoliberal dalam beberapa hal ditolak—seperti invasi, intervensi, dan infiltrasi korporasi terhadap pemerintahan—namun semangat berproduksi, inovasi, dan efisiensi patut diadopsi. Negara wajib menyediakan lapangan kerja, membangun sumber daya buatan, dan menyediakan sistem pendidikan guna mencetak kecerdasan spiritual, moral, dan intelektual. Multipolaritas adalah panggung geopolitik yang mengharamkan genosida, penindasan, dan pembodohan.
Penutup: Multipolaritas yang Saling Menghormati
Pergeseran menuju multipolaritas tidak otomatis melahirkan tata dunia yang adil; ia hanya menyediakan ruang lebih luas bagi negara-negara untuk memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu, kualitas tata dunia baru ditentukan oleh kemampuan masyarakat internasional membangun norma, kelembagaan, dan mekanisme kerja sama yang menjamin penghormatan terhadap kedaulatan dan keadilan. Dalam hal inilah Gerakan Non-Blok memperoleh relevansi baru sebagai posisi aktif menjaga otonomi strategis dan mendorong tatanan internasional yang seimbang.
Peradaban yang dikehendaki—di saat teknologi kian menyudutkan hakikat kemanusiaan—adalah peradaban yang saling menghormati. Rujukan utamanya adalah kecerdasan spiritual dan sosial agar modal sosial tidak sekadar berlandaskan materialisme.
Pada perspektif ini, Pembukaan UUD 1945 sangat relevan dan signifikan bagi kehadiran multipolaritas. Nilai universal yang terkandung di dalamnya adalah bukti bahwa para pendiri republik ini memiliki kecerdasan sosial dan wawasan yang luar biasa. Sayangnya, reformasi seolah telah mengkhianatinya.(Red).
