JAKARTA, Markaberita.com – Diusulkannya Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) mengulang kembali kebijakan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat mengusulkan Boediono dan ketika memindahkan Agus Martowardoyo dari Lapangan Banteng (Kemenkeu) ke Jalan Thamrin (BI). Langkah ini praktis membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memiliki pilihan lain kecuali menyetujui hak subjektivitas Presiden Prabowo.
Destry merupakan seorang bankir Bank Mandiri yang dikenal cermat dalam menganalisis ekonomi. Kecermatan dan kepekaan atas situasi saat ini tentu sangat dibutuhkan, terlebih kondisi kekinian—seperti yang disampaikan oleh IMF—masih dipenuhi oleh ketidakpastian.
Tantangan Berat di Depan Mata
Destry Damayanti sebagai Gubernur BI akan menghadapi situasi yang gelap dan sulit diprediksi. Bayangkan saja, anjloknya Cadangan Devisa Republik Indonesia yang tercatat pada:
Januari 2026: USD 154,6 miliar
Juli 2026: USD 145,3 miliar
Artinya, selama kurun waktu 7 bulan, cadangan devisa tersebut terkuras hingga USD 9,3 miliar. Secara rata-rata, kemampuan negara untuk membayar utang dan membiayai impor berkurang sebesar USD 1,3285 miliar per bulan.
Penurunan drastis cadangan devisa ini sekaligus membuktikan bahwa instrumen moneter Bank Indonesia tidak ampuh. Tengok saja kenaikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang berada dalam kisaran 7,2% hingga 7,63%.
Dampaknya langsung menjalar ke berbagai sektor:
Suku bunga tabungan ikut merangkak naik.
Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) melonjak.
Terjadi persaingan suku bunga yang ketat antara SRBI, SBN, bunga tabungan, dan Fed Fund Rate (suku bunga bank sentral AS).
Para pemilik modal lantas mencermati persentase kejatuhan nilai tukar rupiah yang kini berkisar di atas 10%.
Di saat yang bersamaan, perekonomian Indonesia sangat bergantung pada,Utang luar negeri, Impor energi. Impor bahan baku dan bahan penolong serta Impor teknologi serta jasa lainnya.
Kecermatan dan kepekaan terhadap situasi ekonomi global, regional, maupun nasional saja tidak akan cukup mampu mengatasi lingkaran setan pelemahan rupiah yang berkesinambungan.
Jelas bahwa persoalannya bukan sekadar siapa figur yang menduduki kursi Gubernur BI, melainkan bagaimana sistem ekonomi Indonesia secara struktural, fundamental, and fungsional bekerja. Berdasarkan data historis sejak 1964 hingga saat ini—sebagaimana tersaji dalam materi presentasi dan buku-buku saya—terbukti bahwa dalam aspek fiskal dan moneter, Indonesia masih terjajah.
Ini adalah peringatan yang sangat mendasar di saat kita merayakan 81 tahun Indonesia merdeka.
Bagaimana cara mengatasinya? Saya telah menyampaikan gagasan Manifesto Ekonomi Konstitusional kepada jejaring rezim yang berkuasa.
Kepada Destry Damayanti, selamat menekuni lingkaran setan tersebut.(red).
