Surabaya – MARKABERITA.COM
Penghentian sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah mulai memunculkan keluhan dari sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di Jawa Timur (22/6/2026).
Para pengelola dapur mengaku mengalami kesulitan setelah distribusi makanan dihentikan sementara, sementara berbagai kewajiban operasional dan keuangan tetap harus dipenuhi.
Sejumlah mitra SPPG menyebut keputusan penghentian sementara layanan MBG membuat arus kas usaha mereka terganggu. Kondisi tersebut diperparah karena sebagian besar pengelola telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dan menyiapkan dapur sesuai standar program pemerintah.
Tidak sedikit pelaku usaha yang mengaku masih memiliki kewajiban membayar cicilan bangunan, peralatan dapur, kendaraan operasional, hingga pinjaman modal usaha yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Menurut sejumlah pengelola, keputusan penghentian layanan selama libur sekolah dinilai terlalu mendadak sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak finansial yang muncul.
Selain cicilan, mereka juga harus tetap menanggung biaya tetap seperti sewa tempat, listrik, perawatan peralatan, serta gaji pegawai yang selama ini terlibat dalam operasional dapur MBG.
Para pelaku usaha berharap pemerintah dapat memberikan solusi atau skema transisi yang mampu membantu keberlangsungan usaha mereka selama masa penghentian sementara program berlangsung.
Mereka menilai keberadaan dapur SPPG bukan hanya menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG, tetapi juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta menggerakkan roda perekonomian lokal.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa penghentian sementara distribusi MBG dilakukan karena aktivitas belajar mengajar di sekolah memasuki masa libur. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah selama periode liburan berlangsung.
Meski demikian, sejumlah pengelola dapur berharap kebijakan serupa di masa mendatang dapat disertai perencanaan yang lebih matang agar tidak menimbulkan dampak besar bagi mitra pelaksana di lapangan.
Keluhan yang muncul dari berbagai daerah kini menjadi perhatian karena menyangkut keberlangsungan usaha para mitra yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Para pengusaha dapur berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog untuk mencari jalan tengah sehingga tujuan program tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha para pelaksana di lapangan.
(Red)
