Editorial: Menjadikan Pancasila Sebagai “Buku Panduan” Kebijakan Publik, Menagih Aksi Nyata di Era Kepemimpinan Presiden Prabowo

Nasional190 Dilihat

​JAKARTA, Markaberita.com – Hari ini, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila, sebuah tonggak sejarah yang dimulai sejak 1 Juni 1945 hingga mencapai 1 Juni 2026. Pancasila sering kali disalahpahami hanya sebagai simbol negara yang sakral, namun jauh dari denyut kehidupan sehari-hari. Padahal, jika kita merujuk pada pemikiran para pendiri bangsa, Pancasila adalah sebuah filosofi praktis (philosophische grondslag) yang seharusnya menjadi “buku panduan” utama dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah.

​Ketika Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, kita diajak untuk memahami bahwa stabilitas global yang dicita-citakan sangat bergantung pada ketahanan domestik. Apa artinya kita berbicara tentang perdamaian di panggung dunia, jika di dalam negeri, warga negara masih kesulitan mendapatkan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas? Apa artinya kita menggaungkan persatuan, jika kebijakan anggaran masih timpang dan memicu kesenjangan sosial yang tajam?

Baca Juga  JAM INTEL Jalin Kerjasama Pengamanan Pembangunan Strategis Terhadap Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan dengan PT Geo Dipa Energi

​Dalam momentum Hari Lahir Pancasila ini, Markaberita.com menyampaikan dukungan edukatif kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami menaruh harapan besar bahwa di bawah kepemimpinan beliau, narasi besar Pancasila tidak berhenti pada retorika, melainkan bertransformasi menjadi kebijakan yang membumi.

​Kami mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam menjaga kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional. Namun, dukungan ini adalah “dukungan kritis”. Kami percaya bahwa seorang pemimpin besar adalah mereka yang mampu mendengarkan suara rakyat. Kami mendorong Presiden untuk memastikan bahwa setiap kebijakan strategis, terutama yang menyangkut anggaran negara, benar-benar melalui proses yang transparan dan akuntabel. Menjadikan Pancasila sebagai kompas berarti berani melakukan efisiensi, memangkas inefisiensi yang merugikan rakyat, dan mengutamakan kesejahteraan orang banyak di atas kepentingan segelintir elite.

Baca Juga  Siswa-Siswi SDN Setialaksana 02, Mengikuti Ujian Sekolah

​Pendidikan ideologi bagi masyarakat saat ini harus bergeser dari model hafalan menuju model pemahaman kritis. Warga negara yang teredukasi adalah mereka yang paham bahwa:

Sila Kedua (Kemanusiaan) menuntut standar pelayanan publik yang manusiawi dan inklusif bagi semua orang, termasuk bagi kaum disabilitas tanpa kecuali.

​Sila Kelima (Keadilan Sosial) adalah mandat konstitusional untuk menuntut transparansi dari setiap rupiah anggaran yang dipungut dari rakyat.

​Di Markaberita.com, kami memilih untuk mengedukasi pembaca melalui narasi kritis. Kami percaya bahwa setiap laporan investigasi mengenai inefisiensi anggaran atau kritik terhadap kebijakan transportasi adalah bagian dari upaya membumikan Pancasila. Kami ingin pembaca memahami bahwa mengkritik pemerintah—termasuk di era Presiden Prabowo—bukanlah sikap anti-negara, melainkan bentuk partisipasi aktif untuk memastikan negara tetap berada di jalur yang benar sesuai amanat konstitusi.

Baca Juga  LQ Indonesia Lawfirm Berharap Siapapun Presidennya Akan Memperbaiki Penegakan Hukum

​Menutup Sela-sela Ketimpangan

​Momentum Hari Lahir Pancasila 2026 adalah pengingat bagi kita semua untuk berhenti menjadikan ideologi sebagai retorika kosong. Mari kita dorong penyelenggara negara untuk menjadikan Pancasila sebagai kompas dalam setiap lembar Peraturan Daerah maupun Undang-Undang.

​Kepada seluruh pembaca setia, mari terus mengasah nalar kritis. Pancasila akan tetap hidup selama ada rakyat yang berani bertanya: “Apakah kebijakan ini sudah adil untuk semua?”

​Selamat Hari Lahir Pancasila.

Mari terus belajar, terus mengawal, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih transparan.(Red).