JAKARTA, Markaberita.com — Lonjakan angka pertumbuhan aset PT Pertamina Power Indonesia atau Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) ternyata menyimpan celah paradoks keuangan yang mengkhawatirkan. Di balik klaim ekspansi masif pada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT), korporasi justru menghadapi tekanan operasional yang nyata, mulai dari pembengkakan kewajiban utang, beban bunga yang kian mencekik, hingga tren penyusutan laba bersih yang tajam.
Berdasarkan data lembaga pemeringkat PEFINDO, posisi adjusted debt (utang yang disesuaikan) Pertamina NRE terus merangkak naik dari US733,3 juta pada 2023, membengkak menjadi US764,3 juta pada 2024, hingga menembus US$811,6 juta pada 2025. Seiring dengan itu, rasio adjusted debt to EBITDA ikut terkerek naik dari 2,4 kali menjadi 2,8 kali. Ironisnya, eskalasi utang tersebut tidak berbanding lurus dengan perolehan keuntungan bersih perusahaan.
Meskipun laporan konsolidasian menunjukkan pendapatan merangkak naik dari US411,54 juta (2023) ke US416,82 juta (2024), lalu berlanjut ke US440,4 juta pada 2025, pergerakan laba justru menunjukkan arah sebaliknya. Laba bersih setelah kepentingan nonpengendali anjlok drastis dari US86,8 juta pada 2024 menjadi hanya US$53,8 juta pada 2025. Beban keuangan pun ikut melambung akibat lonjakan bunga obligasi dan pinjaman jangka panjang, yang menunjukkan bahwa strategi pembiayaan eksternal perusahaan berjalan kurang efisien.
Menyikapi kontradiksi finansial tersebut, Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, melayangkan kritik tajam pada Jumat (2/10/2026). Menurutnya, pertumbuhan aset di atas kertas tidak boleh dijadikan kedok untuk menutupi rapor merah efisiensi di dalam tubuh manajemen Pertamina NRE.
”Kita tidak boleh terkecoh dengan angka pertumbuhan aset atau klaim kapasitas pembangkit yang besar. Ketika pendapatan naik tetapi laba bersih justru merosot tajam di tengah tumpukan utang, itu adalah alarm darurat bagi tata kelola perusahaan. GSBK mendesak adanya pengawasan ketat dan audit mendalam agar ambisi transisi energi ini tidak berujung pada pemborosan anggaran publik,” tegas Febri.
Febri juga menyoroti tingginya ketergantungan pendapatan Pertamina NRE yang nyaris 96 persen berasal dari transaksi internal pihak berelasi di dalam ekosistem Grup Pertamina. Kondisi ini dinilainya rentan terhadap ketahanan bisnis jangka panjang jika tidak segera diiringi dengan diversifikasi pasar eksternal yang mandiri dan kompetitif.
Di sisi lain, meskipun PEFINDO masih menyematkan peringkat idAAA dengan prospek stabil—yang ditopang oleh keyakinan kuat atas sokongan finansial dari induk usaha PT Pertamina (Persero)—GSBK mengingatkan bahwa jajaran Komisaris dan Direksi tidak boleh berlindung di balik jaring pengaman tersebut.
”Dukungan dari induk bukan berarti manajemen bisa bekerja tanpa akuntabilitas. Komisaris dan Direksi Pertamina NRE harus keluar dari zona nyaman, mengevaluasi ulang efektivitas proyek-proyek EBT, serta memastikan setiap sen dana investasi mampu dikonversi menjadi arus kas yang produktif, bukan sekadar menjadi beban utang baru,” pungkas Febri. (Red).
