Jakarta, Markaberita.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Korps Alumni KNPI Kota Administrasi Jakarta Timur secara resmi menyampaikan surat terbuka kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudhi Sadewa. Surat ini dilayangkan sebagai bentuk kepedulian strategis terhadap keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan infrastruktur di Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Ketua DPD Korps Alumni KNPI Kota Administrasi Jakarta Timur, Jimmy Amos Hutauruk dalam keterangan teetulisnya pada Jum’at (11/09/26), menegaskan bahwa Jakarta memiliki beban dan karakteristik pembangunan yang jauh berbeda dibanding daerah lain karena mengemban tanggung jawab sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta kegiatan strategis nasional.
”Jakarta memikul tanggung jawab besar yang tidak hanya menyangkut pelayanan masyarakat lokal, tetapi juga mobilitas nasional, penyediaan infrastruktur perkotaan, transportasi, pengendalian banjir, hingga penataan kawasan strategis,” ujar Jimmy Amos Hutauruk dalam keterangannya di Jakarta.
Dalam surat terbuka tersebut, Korps Alumni KNPI Jakarta Timur menyoroti dua alternatif solusi utama terkait pembiayaan pembangunan di DKJ agar tetap berjalan tanpa mengabaikan kesehatan fiskal negara:
Persetujuan Penerbitan Obligasi Daerah: Mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan persetujuan atas pemanfaatan Obligasi Daerah/Surat Obligasi oleh Pemprov DKJ, sepanjang memenuhi seluruh persyaratan, prinsip kehati-hatian (prudent), transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kajian dan Evaluasi Ulang Dana Bagi Hasil (DBH): Apabila penerbitan obligasi belum dapat direalisasikan, Korps Alumni KNPI Jakarta Timur memohon agar kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk DKJ dapat dikaji dan dievaluasi kembali—termasuk meninjau pengurangan DBH yang pernah dialami Jakarta—dengan mempertimbangkan kontribusi nyata Jakarta terhadap perekonomian nasional.
Lebih lanjut, Jimmy Amos Hutauruk menambahkan bahwa dukungan fiskal yang memadai bagi Jakarta merupakan kunci utama agar program-program pembangunan infrastruktur yang bersinergi dengan agenda nasional dapat terus berjalan secara optimal.
”Kami memohon kebijaksanaan Bapak Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan solusi terbaik dan berkeadilan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemprov DKJ. Kami meyakini, melalui sinergi yang baik, formulasi kebijakan ini akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jakarta sekaligus mendukung kepentingan pembangunan nasional secara berkelanjutan,” pungkas Amos.
Korps Alumni KNPI Jakarta Timur berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan perhatian dan kajian komprehensif terkait kondisi fiskal daerah ini demi tercapainya keseimbangan fiskal yang sehat, akuntabel, dan berkeadilan.(red).
