JAKARTA, MarkaBerita.com – Ketua Pimpinan Daerah Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia Raya (GPBI) DKI Jakarta, Tohenda, S.H., M.H., menyerukan kepada seluruh elemen buruh untuk menjadikan Hari Buruh Sedunia (May Day) 2026 sebagai momentum memperkuat sinergi nyata dengan pemerintah. GPBI menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah menunjukkan keberpihakan konkret terhadap nasib kaum pekerja di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional.
”Kami melihat komitmen nyata dari Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan daya beli, memberikan kepastian hukum, hingga penyediaan fasilitas hunian. Ini adalah sinyal positif bahwa negara hadir untuk buruh,” ujar Tohenda dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
GPBI mencatat sejumlah kebijakan krusial yang telah diimplementasikan dalam setahun terakhir untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja:
- Peningkatan Daya Beli: Penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 dengan rata-rata nasional sebesar 6,5%. Angka ini melampaui usulan awal kementerian terkait, membuktikan keberpihakan pada konsumsi rumah tangga buruh.
- Ketahanan Pangan: Keberhasilan pemerintah dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok sehingga kenaikan upah tidak tergerus oleh inflasi.
- Program Hunian Layak: Penyerahan simbolis 100 unit rumah subsidi pada May Day 2025 sebagai bagian dari target pembangunan 20.000 unit rumah murah khusus bagi pekerja.
- Jaring Pengaman Sosial (PHK): Penerbitan PP Nomor 6 Tahun 2025 yang menjamin pekerja terkena PHK mendapatkan kompensasi sebesar 60% gaji selama enam bulan.
- Perluasan Jaminan Sosial: Perlindungan sosial yang kini lebih inklusif, mencakup pekerja sektor informal dan pekerja platform digital (ojek online/kurir).
Lebih lanjut, Tohenda mengapresiasi langkah pemerintah yang terus mendorong perbaikan UU Cipta Kerja dan pengesahan UU Ketenagakerjaan baru yang lebih berkeadilan. GPBI juga mendesak percepatan pengesahan RUU PPRT yang telah lama tertunda.
Di sisi lain, buruh mendukung penuh ketegasan Presiden dalam pemberantasan korupsi melalui penguatan institusi Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri, serta mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. “Korupsi adalah musuh kesejahteraan. Uang negara yang dikorupsi seharusnya bisa dialokasikan untuk jaminan sosial buruh,” tegasnya.
Meskipun memberikan dukungan penuh terhadap visi ekonomi “Berdikari” (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) yang diusung Presiden, GPBI tetap memberikan catatan penting terkait ruang demokrasi.
”Kami meminta Presiden Prabowo untuk terus menjaga ruang dialektika, memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap gerakan buruh, dan senantiasa mendengarkan aspirasi dari bawah,” tambah Tohenda.
Sebagai penutup, GPBI DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional serta menolak segala bentuk gangguan yang dapat menghambat pembangunan.
”Sinergi ini bukan berarti buruh kehilangan daya kritis, melainkan kolaborasi strategis untuk memastikan Indonesia maju dan buruhnya sejahtera,” pungkasnya.(MB/Red).
