Markaberita.id | Jakarta, 1 Januari 2026 -Sejurus kekalahan Al Gore (Capres AS dari Partai Demokrat) melawan George W. Bush (Capres AS dari Partai Republik) pada Pemilu Presiden AS November 2000, dunia disajikan isu perubahan iklim. Sebagai “hiburan” atas kekalahannya, Al Gore mendapat panggung untuk mengampanyekan An Inconvenient Truth ke seluruh penjuru dunia. Propaganda ini menguraikan bahwa masyarakat internasional sedang menghadapi perubahan iklim global yang nyaris tak terelakkan.
Sebenarnya, hal itu bukan sekadar perubahan iklim fisik. Gagasan perubahan itu berjalan selaras dengan dogma Tatanan Dunia Baru (New World Order) yang mengemuka saat Woodrow Wilson menjadi Presiden AS ke-28 (1913-1921). Saat itu diksinya adalah League of Nations (Liga Bangsa-Bangsa). Lalu, melalui Konferensi Bretton Woods 1944, tema tatanan dunia baru ini memosisikan AS sebagai pemimpin dunia pasca-Perang Dunia II. Lembaga multilateral seperti PBB, Bank Dunia, IMF, dan WTO (GATT) pun menjadi instrumen untuk menjaga kepentingan hegemonik AS.
Seiring bubarnya Uni Soviet pada Desember 1991 dan runtuhnya Tembok Berlin, AS menebar narasi War on Terror pasca-serangan gedung kembar 11 September 2001. Usai “memerangi terorisme”, AS menegaskan kepemimpinan dunianya dalam National Security Strategy of the US (NSS), 17 September 2002. Hingga Juli 2008, hegemoni tersebut telah mengubah ekosistem global secara fundamental. Dunia berada dalam genggaman geopolitik AS melalui kekuatan militer, dominasi Dolar, dan penguasaan teknologi. Kini, melalui semangat Make America Great Again di bawah Donald J. Trump sebagai POTUS ke-45 dan ke-47, hegemoni tersebut hendak dipertahankan, walau senjakala dominasi itu tampaknya tak dapat ditunda lagi.
Indonesia dan Perubahan Geopolitik
Melalui kebutuhan akan investasi asing demi pertumbuhan ekonomi, Indonesia menjadi negara yang patuh menerima perencanaan perubahan iklim geopolitik tersebut. Jejaknya jelas:
- Pelepasan Kedaulatan Ekonomi: Indonesia menerima rancangan UU No. 1/1967 yang drafnya disiapkan di Departemen Luar Negeri AS pada akhir 1966, yang kemudian menjadi UU Penanaman Modal Asing.
- Neoliberalisme: Pada medio 1984, Indonesia mulai mengadopsi kebijakan Washington Consensus. Kebijakan neoliberal yang lahir dari era Reagan dan Thatcher ini “dikunyah” nikmat oleh barisan teknokrat, mulai dari Widjojo Nitisastro hingga Purbaya Yudhi Sadewa.
- Reformasi Konstitusi: Setelah kepercayaan diri bangsa dihancurkan melalui depresi nilai tukar Rupiah pada 1997, para elite Indonesia tanpa berpikir panjang dan mendalam segera merombak sistem bernegara. Mereka mengubah UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 (UUD 2002) yang menerapkan liberalisme total.
Akar budaya gotong royong dicabut secara konstitusional. Sistem ketatanegaraan yang tidak berkiblat ke Barat maupun Timur dikubur. Ini terjadi setelah otoritas keuangan kita menerima titah lembaga multilateral untuk melepas Rupiah ke pasar bebas (free floating exchange rate) pada Agustus 1997, yang disusul dengan pelaksanaan pemilu liberal pada 2004.
Bencana Alam sebagai Pesan Geopolitik
Indonesia terus didera bencana. Dimulai dari bom di Kedubes Australia pada 9 September 2004, yang seakan memberi pesan agar hasil Pemilu 2004 diterima tanpa gejolak. Lalu, bencana nasional Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 mengundang intervensi simpati internasional.
Kini, setiap bencana alam dipandang hanya sebagai gejala alam biasa. Sementara bencana sosial, politik, dan ekonomi dinilai sebagai konsekuensi dari dunia yang sedang mengalami turbulensi. Kondisi VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) yang terus bergelombang dijadikan pembenaran. Bencana-bencana ini menghidangkan kondisi FLUX (Fastest, Liquid, Uncharted, Experiment)—sebuah badai yang mengancam tragedi kemanusiaan. Fenomena ini nyata sejak pandemi Covid-19 hingga anomali pasar saham perusahaan Artificial Intelligence yang beriringan dengan melambungnya harga emas dan perak. Ini adalah dampak bencana dari pergumulan AS melawan RRC yang memuncak sejak Washington kalah dalam perang dagang 2008.
Kudeta Senyap dan Krisis Moral
Di banyak negara sekuler, bencana alam dan bencana sosial-ekonomi dianggap berdiri sendiri. Padahal, bencana alam adalah teguran keras bagi perilaku manusia yang durjana. Di balik teori kelangkaan sumber daya, terdapat keserakahan, ketidakjujuran, dan keangkuhan kekuasaan. Mereka memburu dunia, padahal dunia tanpa nilai spiritual hanyalah “bangkai binatang” belaka.
Akibat ketertindasan, kebodohan, dan kemiskinan yang sistematis, masyarakat Indonesia abai bahwa telah terjadi kudeta senyap. Terjadi peralihan penguasaan sumber daya dari negara ke korporasi. Akar masalahnya adalah pengkhianatan terhadap amanah Pembukaan UUD 1945 oleh pemegang kuasa politik, bisnis, teknokrat, hingga kaum intelektual yang berkiblat ke Barat tanpa memahami ruh asli konstitusi kita.
Perang nirmiliter ini disertai perang informasi, sehingga masyarakat tidak merasakan kekalahan itu sebagai bentuk ketertundukan. Inilah realitas “kudeta korporasi” yang membuat saya menulis: Siapapun Presidennya, Neoliberal Penguasanya.
Inilah bencana moral, mental, dan intelektual para elite Indonesia. Rakyat mengikutinya karena keterpaksaan dan ketidaktahuan. Jika berbagai bencana besar ini gagal menyadarkan para elite, jangan terkejut jika bencana demi bencana akan terus mendatangi kita. Mampukah kita mengatasinya? Waktu yang akan menjawabnya.
Bandung, 31 Desember 2025
(Redaksi)
