Markaberita.id | Jakarta, 13 November 2025 – Ketua Umum Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK REPNUS), Faisal Nasution, menyampaikan kritik tajam dan mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengaudit total biaya operasional LRT Jakarta. Hal ini menyikapi terungkapnya tarif keekonomian tiket LRT rute Velodrome-Manggarai yang mencapai angka Rp 60.000 per penumpang.
Faisal Nasution menegaskan, angka Rp 60.000 tersebut adalah sinyal bahaya dan cermin nyata dari inefisiensi struktural yang akut dalam pengelolaan proyek transportasi publik Ibu Kota.
Dalam keterangan resminya pada hari Kamis (13/11/2025), Faisal Nasution menyatakan bahwa tingginya angka keekonomian ini menciptakan beban yang tidak masuk akal bagi keuangan daerah.
”Jika tarif keekonomian mencapai Rp 60.000, sementara tarif yang dibayar rakyat hanya Rp 5.000, ini artinya Rp 55.000 per kepala harus ditanggung oleh APBD. Ini bukan lagi subsidi, tapi ‘napas buatan’ kolosal yang berpotensi menyandera anggaran daerah. Kami bertanya, apakah LRT ini dibangun untuk melayani rakyat atau untuk menjadi ‘anak manja’ yang terus bergantung pada uang pajak rakyat?”, Ucap Faisal Nasution, Ketum FK REPNUS
Menurutnya, tingginya tarif keekonomian ini membuktikan proyek LRT gagal dalam studi kelayakan bisnis murni dan bertentangan dengan semangat transportasi publik yang harusnya efisien dan terjangkau.
“BUMD transportasi di Jakarta harus berdiri di atas kaki sendiri dengan prinsip bisnis yang sehat dan nasionalisme, bukan terus-menerus tunduk pada biaya proyek yang mahal dan menjadi ATM bagi kepentingan-kepentingan kapitalis!” tambahnya.
FK REPNUS menuntut Pemprov DKI Jakarta dan jajaran direksi LRT Jakarta untuk segera melakukan tiga langkah mendasar demi menyelamatkan anggaran publik:
- Transparansi Biaya: Buka secara rinci dan jujur komponen apa saja yang menyusun angka Rp 60.000 tersebut. Apakah ini akibat biaya investasi yang terlalu tinggi ataukah ada pembengkakan operasional?
- Audit Total: Lakukan audit menyeluruh terhadap manajemen biaya dan operasional LRT Jakarta untuk mencari sumber inefisiensi yang menyebabkan ongkos per penumpang sangat mahal.
- Prioritas Rakyat: Pastikan perpanjangan rute LRT benar-benar meningkatkan efisiensi dan bukan sekadar memperbesar beban subsidi. Transportasi publik adalah hak dasar rakyat, bukan komoditas mahal yang terus disokong.
Faisal Nasution menutup seruannya dengan penekanan bahwa FK REPNUS akan mengawal ketat persoalan ini. “Kami meminta Gubernur DKI Jakarta untuk berani bersih-bersih dan memastikan BUMD tidak lagi dijadikan ajang bagi-bagi proyek atau lahan subur bagi praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah. Harga Rp 60.000 adalah alarm merah bagi kita semua!”(Red).
