Markaberita.id | Jakarta, 12 September 2025 — Barisan Jakarta (BAJA), sebuah gerakan yang berdedikasi mengawal kebijakan publik di Ibu Kota, melayangkan kritik tajam terhadap lambatnya implementasi Kartu Layanan Gratis (KLG), khususnya bagi para lansia. Program unggulan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang seharusnya menjadi wujud keberpihakan kepada masyarakat kecil, kini justru terganjal di level operasional Transjakarta.
Menanti Tanpa Kepastian: Kisah di Balik Janji
Di tengah hiruk-pikuk kota, para lansia yang telah menanti layanan transportasi gratis kini harus menelan pil pahit. Sejak pengajuan kartu dibuka pada Mei 2025, banyak dari mereka yang telah mendaftarkan diri. Namun, hingga September 2025—lebih dari empat bulan berlalu—kartu yang dijanjikan tak kunjung tiba. Status permohonan mereka hanya berdiam di “tahap proses cetak”.
”Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah cerminan minimnya empati dan komitmen Transjakarta dalam menjalankan program prioritas Mas Pram,” ujar R. Lintang Fisutama, Ketua Umum Barisan Jakarta. “Lansia, yang seharusnya menjadi prioritas utama, kini dipaksa menunggu dalam ketidakpastian.”
Keadilan Sosial Terancam, Komitmen Tergadai
Program KLG digagas sebagai langkah konkret untuk mewujudkan keadilan sosial dan meringankan beban hidup para lansia. Namun, lambatnya realisasi program ini berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik dan mengkhianati semangat awal dari kebijakan itu sendiri. BAJA menilai, keterlambatan ini bukan hanya soal kinerja, tetapi juga masalah integritas dan penghormatan terhadap komitmen pelayanan publik yang berkeadilan.
BAJA dengan tegas mendesak Transjakarta untuk:
- Segera mempercepat proses pencetakan dan distribusi KLG agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh para lansia.
- Meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi yang jelas dan berkala mengenai status permohonan kepada publik.
- Menghormati dan menjalankan program-program prioritas pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik.
”Kami tidak ingin program yang begitu baik ini ternoda oleh lemahnya kinerja pelaksana. Para lansia berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang layak, bukan sekadar janji-janji,” tutup Lintang.(Lead).
