JAKARTA, Markaberita.com — Kalangan DPRD DKI Jakarta melayangkan sorotan tajam terhadap pelaksanaan proyek galian jaringan pipa Perumda PAM Jaya di sejumlah titik, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Proyek yang bertujuan mempercepat penyediaan air bersih bagi warga ini dinilai rawan memicu kecelakaan akibat lemahnya pengamanan di lapangan.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, menegaskan bahwa meski lembaganya mendukung penuh program infrastruktur air bersih tersebut, pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Menurutnya, sejumlah aduan masyarakat terus berdatangan terkait dampak pengerjaan proyek di lapangan, mulai dari kemacetan lalu lintas, minimnya rambu pengaman di sekitar lokasi galian, hingga buruknya kualitas penutupan lubang bekas galian yang kerap bergelombang dan mudah amblas, terutama saat diguyur hujan. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan pengendara roda dua.
”Kami di Komisi B mendukung penuh program percepatan jaringan air bersih untuk warga Jakarta. Tetapi proses pengerjaannya jangan sampai justru merugikan publik. Pekerjaan galian harus dikerjakan dengan cepat, aman, dan setelah selesai kondisi jalannya harus dikembalikan dengan baik,” ujar Ade, dikutip Selasa (22/9/2026).
Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, Ade mendesak Direksi PAM Jaya agar memperketat pengawasan terhadap seluruh mitra kontraktor dengan memfokuskan tiga poin utama. Pertama, penguatan pengamanan lokasi di mana setiap titik galian wajib dilengkapi rambu peringatan yang jelas, pembatas proyek, serta penerangan memadai pada malam hari guna mencegah kecelakaan. Kedua, manajemen lalu lintas terpadu di mana pengerjaan di jalur padat harus dikoordinasikan secara matang dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait, termasuk pengaturan waktu pengerjaan untuk menekan dampak kemacetan. Ketiga, pemulihan infrastruktur yang sempurna di mana penutupan lubang bekas galian dilarang dilakukan secara asal-asalan dan kontraktor wajib bertanggung jawab penuh memulihkan permukaan jalan hingga benar-benar aman dan nyaman dilalui masyarakat.
Politisi PKS dari Dapil 8 Jakarta Selatan (Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Jagakarsa) ini menegaskan bahwa PAM Jaya sebagai BUMD pelayanan publik wajib memprioritaskan standar keselamatan kerja. Komisi B berjanji akan terus mengawal ketat proyek ini dan siap memanggil jajaran direksi jika masalah keluhan warga terus berulang.
”Programnya kita dukung, tetapi kualitas pelaksanaannya juga harus kita kawal. Masyarakat berhak mendapatkan layanan air bersih sekaligus infrastruktur jalan yang aman dan nyaman,” pungkasnya.(red).
