Jakarta, Markaberita.com — Sering relate sama tetangga yang secara ekonomi sudah mampu tapi masih dapat bansos, sementara yang benar-benar butuh malah nggak kebagian? Stop cuma sambat di media sosial! Koalisi Peduli Indonesia (KPI) mengajak anak muda dan masyarakat luas buat lebih proactive mengawal penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
Ketua Umum KPI, Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa masalah data sosial ekonomi (yang biasa dikenal dengan istilah desil) bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan kondisi nyata di lapangan.
“Apabila kondisi masyarakat sudah berubah, jangan hanya mengeluh karena bansos tidak diterima. Segera urus perubahan datanya. Pastikan data keluarga sesuai dengan kondisi nyata di lapangan,” kata Ahmad Fauzi dalam keterangannya kepada Media pada Rabu, (9/9/2026).
Merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem data ini bisa diperbarui jika tidak sesuai dengan realitas. Biar nggak bingung harus mulai dari mana, berikut step-by-step cara fix data bansos biar nggak salah alamat:
- Buka situs resmi Cek Bansos Kemensos, lalu masukkan NIK 16 digit sesuai KTP untuk melihat status data kamu (Cek Bansos Kemensos).
- Periksa apakah informasi keluarga dan status kesejahteraan yang tercatat sudah sesuai. Kalau ada yang mismatch, saatnya ambil tindakan melalui jalur perubahan data.
- Laporkan ketidaksesuaian data langsung ke kantor kelurahan/desa atau Dinas Sosial setempat dengan membawa dokumen kependudukan yang valid. Bagi warga di wilayah perkotaan seperti Jakarta, tanyakan langsung mekanisme pelayanan pemutakhiran data ke instansi terkait.
- Manfaatkan aplikasi resmi Kemensos melalui fitur usul-sanggah—kamu bisa menyampaikan usulan untuk warga yang layak tapi belum dapat, atau menyanggah penerima yang sebenarnya sudah mampu.
- Bawa dokumen lengkap dan transparan sesuai kondisi faktual keluarga saat mengajukan pembaruan agar data menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- Pahami bahwa perubahan data tidak berarti bantuan otomatis langsung cair, karena data yang masuk harus melalui proses verifikasi dan pemutakhiran berkala sebelum sistem menghitung ulang status desil.
KPI juga mengingatkan agar masyarakat tidak tergiur jalan pintas, trik-trik licik, ataupun memberikan uang kepada oknum yang menjanjikan perubahan desil maupun kepastian mendapatkan bansos.
“Yang harus diurus bukan bagaimana supaya desil turun, tetapi bagaimana memastikan data kita benar. Kalau memang kondisi ekonomi keluarga masuk kategori yang membutuhkan, sampaikan kondisi sebenarnya dan ikuti proses verifikasi resmi,” tegas Ahmad Fauzi.
Pembaruan data merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Jangan sampai data di atas kertas berbeda dengan kondisi nyata rakyat. Warga harus proaktif mengurus perubahan, pemerintah juga harus responsif melakukan verifikasi. Tujuannya satu: Bansos harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” pungkas Ahmad Fauzi.(red).
