JAKARTA, Markaberita.com — Lagi-lagi urusan BUMN jadi sorotan panas. Di saat Presiden Prabowo Subianto lagi gencar-gencarnya nyuruh bersih-bersih dan mangkas anak-cucu perusahaan BUMN demi efisiensi, Center For Budget Analisis (CBA) mendesak agar aturan potong-memotong ini nggak cuma berlaku buat sektor energi, tapi juga wajib banget nembus sektor perbankan pelat merah, khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
Alasannya? Jelas bikin geleng-geleng kepala. Gimana nggak, performa keuangan BRI sepanjang 2024–2025 lagi down banget, tapi anehnya para petinggi malah tetap cuan lewat lonjakan bonus dan tantiem yang nggak ngotak.
Berdasarkan data per 31 Desember 2025, BRI ternyata masih memelihara geng bisnis yang cukup gemuk dengan 10 entitas anak di bawahnya, yaitu:
- PT Bank Raya Indonesia Tbk
- BRI Global Financial Services Co., Ltd
- PT Asuransi BRI Life
- PT BRI Multifinance Indonesia
- PT BRI Ventura Investama
- PT BRI Danareksa Sekuritas
- PT BRI Asuransi Indonesia
- PT Pegadaian
- PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
- PT BRI Manajemen Investasi
Alih-alih makin produktif punya banyak anak usaha, rapor merah justru terpampang nyata. Laba bersih BRI di 2025 anjlok sekitar Rp3,1 triliun dibanding tahun sebelumnya. Usut punya usut, pendapatan operasionalnya nyungsep dari Rp53,9 triliun (2024) jadi Rp53,6 triliun (2025). Di sisi lain, beban operasionalnya malah membengkak ugal-ugalan dari Rp82,1 triliun jadi Rp88,4 triliun. Red flag banget, kan?
Tapi yang bikin publik geleng-geleng kepala, di tengah tren laba nyungsep dan beban membengkak itu, anggaran buat bonus dan insentif manajemen kunci justru glow up secara drastis dari Rp228,6 miliar di 2024 meroket jadi Rp396,3 miliar di 2025 (nambah sekitar Rp167,6 miliar!). Belum lagi jajaran Direksi yang tetap diguyur tantiem Rp181 miliar dan Dewan Komisaris sebesar Rp12,4 miliar. Vibes-nya kayak perusahaan lagi untung besar, padahal aslinya lagi zonk.
Nggak cuma soal finansial yang jeblok, CBA juga * spill* sisi gelap dari dugaan korupsi di lingkungan entitas anak BRI. Salah satu yang paling parah dan lagi disikat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kasus pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) periode 2020–2024 yang diduga bikin negara rugi hingga Rp744 miliar. Situasi makin runyam karena kualitas aset kredit restrukturisasi BRI di tahun 2024 tembus Rp31,6 triliun masuk kategori perhatian khusus—bahkan Rp9,2 triliun di antaranya sudah masuk daftar hitam alias macet total.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,, langsung nge-gas dan speak up terkait fenomena ini pada Senin,(10/08/26). Menurutnya, kondisi ini udah kelewat batas dan mencederai good corporate governance.
“Biarpun punya 10 entitas anak, tetapi laba bersih BRI pada tahun 2025 merosot sekitar Rp3,1 triliun. Ironisnya, sudah tahu laba merosot, pos anggaran bonus dan insentif manajemen kunci justru melonjak drastis dari Rp228,6 miliar menjadi Rp396,3 miliar, belum lagi tantiem direksi dan komisaris yang tetap bernilai ratusan miliar rupiah.”
“Oleh karena itu, kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ragu membabat habis anak-cucu perusahaan serta unit usaha di bawah bank pelat merah. Sentralisasi dan efisiensi mutlak dilakukan untuk menghentikan pemborosan anggaran dan potensi korupsi, termasuk mengusut tuntas skandal pengadaan mesin EDC di anak usaha yang merugikan negara hingga Rp744 miliar.”(red).
