JAKARTA, Markaberita.com – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti dinamika di balik kasus dugaan suap pengurusan impor yang menjerat perusahaan logistik Blueray Cargo. Menurutnya, perkara ini tidak sekadar berdimensi tindak pidana korupsi, melainkan sarat dengan unsur persaingan politik antara institusi TNI dan Polri dalam memperebutkan jabatan strategis di sektor sipil.
Uchok menyoroti pola penanganan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ia nilai tebang pilih. Ia merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Hartanto, pegawai Blueray Cargo, yang mengakui adanya aliran dana kepada oknum aparat penegak hukum di tingkat kecamatan hingga kotamadya atas instruksi pimpinan perusahaan, John Field. Menurut Uchok, terdapat kejanggalan dalam fokus penyidikan KPK saat ini karena ia menilai ada upaya sistematis untuk tidak menyentuh pihak-pihak tertentu dari unsur kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Perdagangan, meski nama-nama tersebut sempat mengemuka dalam dugaan suap.
”Kasus Blueray Cargo bukan sekadar korupsi biasa. Ada unsur persaingan politik untuk memperebutkan jabatan strategis di sektor sipil antara tentara dan polisi,” ujar Uchok, Jumat (26/6/2026).
Uchok menduga bahwa kepemimpinan KPK saat ini, yang berasal dari unsur jenderal polisi, sengaja memfokuskan penyidikan hanya pada institusi Bea dan Cukai, dengan target utama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama. Ia berpendapat bahwa dugaan suap sebesar 213.600 dolar Singapura yang dialamatkan kepada Djaka Budhi Utama disinyalir sengaja digunakan untuk mematikan karier figur yang merupakan orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Lebih lanjut, Uchok menilai kasus ini merupakan cerminan dari kecemburuan institusi kepolisian terhadap semakin masifnya penempatan personel militer dalam berbagai posisi sipil di lembaga negara. Ia memandang situasi ini sebagai bentuk peringatan dari pihak kepolisian kepada Presiden Prabowo agar kepolisian tetap mendapatkan porsi jabatan strategis, sebagaimana dominasi yang mereka miliki pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Uchok menambahkan bahwa saat ini terjadi pergeseran kepercayaan di tingkat eksekutif, di mana Presiden Prabowo disinyalir lebih memberikan kepercayaan kepada unsur militer dibandingkan kepolisian, sementara masyarakat sipil hanya dapat mengamati perkembangan dinamika yang terjadi.
Hingga rilis ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun institusi terkait yang namanya disebut dalam pernyataan tersebut. Perlu dicatat bahwa seluruh poin di atas merupakan analisis subjektif dari Uchok Sky Khadafi dan belum dikonfirmasi sebagai fakta hukum yang inkrah serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.(Red).
