Jakarta, Markaberita.com – Pemerintah secara resmi mulai menggodok rencana penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk mengatasi defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diproyeksikan mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun pada tahun ini.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa peninjauan iuran JKN idealnya dilakukan setiap lima tahun untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat.
”Iuran memang harus naik. Bahwa memang ada pertimbangan politis, itu kami pahami, namun evaluasi tetap diperlukan demi keberlanjutan program,” ujar Menkes yang akrab disapa BGS, Selasa (21/4/2026).
Menkes memastikan bahwa jika kenaikan resmi diberlakukan, dampaknya hanya akan dirasakan oleh peserta mandiri dari kelompok menengah ke atas. Sebaliknya, masyarakat kurang mampu akan tetap terlindungi.
- Kelompok Miskin (Desil 1-5): Tetap ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- Kelompok Mandiri: Akan mengalami penyesuaian tarif sesuai dengan kelas layanan yang dipilih.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penyesuaian beban iuran ini sangat bergantung pada kondisi ekonomi nasional. Pemerintah baru akan mempertimbangkan kenaikan secara serius jika pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus angka di atas 6%.
”Jika ekonomi tumbuh di atas 6,5%, kapasitas masyarakat untuk menanggung beban iuran secara bersama-sama akan lebih kuat. Jika masih di kisaran 5%, kami belum akan mengutak-atik tarif tersebut,” tegas Purbaya.
Hingga kebijakan baru diputuskan, besaran iuran masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Berikut adalah rinciannya:
1. Peserta Mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU)
- Kelas I: Rp150.000 per orang/bulan.
- Kelas II: Rp100.000 per orang/bulan.
- Kelas III: Rp35.000 per orang/bulan (Tarif asli Rp42.000, namun disubsidi pemerintah sebesar Rp7.000).
2. Pekerja Penerima Upah (PPU)
Berlaku bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Karyawan Swasta/BUMN/BUMD:
- Besaran: 5% dari gaji/upah per bulan.
- Skema Bayar: 4% ditanggung pemberi kerja, 1% ditanggung pekerja.
- Keluarga Tambahan: (Anak ke-4 dst, orang tua, mertua) dikenakan 1% per orang dari gaji.
3. Veteran dan Perintis Kemerdekaan
- Iuran sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS Golongan III/a (masa kerja 14 tahun), sepenuhnya dibayar oleh pemerintah.
Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk melakukan pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Berdasarkan aturan terbaru:
- Mulai 1 Juli 2026: Tidak ada denda telat bayar bulanan secara langsung.
- Denda Rawat Inap: Denda tetap dikenakan jika dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan rawat inap.
Masyarakat diharapkan tetap memantau informasi resmi terkait perkembangan kebijakan ini melalui saluran komunikasi resmi BPJS Kesehatan dan Pemerintah.(Red).
