Jakarta, Markaberita.com – Center for Budget Analysis (CBA) kembali melontarkan kritik tajam terhadap manajemen anggaran di Kementerian Agama (Kemenag). Kali ini, sorotan tertuju pada lonjakan fantastis anggaran pengadaan meubelair (perabot kantor) tahun 2025 yang dinilai tidak berpihak pada kondisi ekonomi rakyat.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan adanya anomali besar pada belanja perabot Kemenag. Pada tahun 2024, anggaran meubelair tercatat hanya di kisaran Rp600 juta, namun pada tahun 2025 angka tersebut melonjak drastis hingga mencapai Rp4,9 miliar.
”Kenaikan anggarannya bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Seolah-olah tahun lalu kursinya kurang empuk, sehingga tahun ini harus diganti dengan yang super nyaman. Pertanyaannya, apakah kursi ini bisa membuat kinerja kementerian terbang lebih tinggi, atau hanya untuk kenyamanan pejabat saja?” sindir Uchok Sky dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (21/4/26).
Temuan yang paling mencengangkan menurut CBA adalah pengadaan perabot untuk Ruang Kerja Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Anggaran yang dialokasikan untuk satu ruangan kerja tersebut mencapai Rp1.648.850.000.
Uchok menilai angka tersebut sangat melukai rasa keadilan masyarakat. “Uang sebesar Rp1,6 miliar itu bisa untuk membeli rumah mewah lengkap dengan kolam renangnya. Sangat ironis melihat pejabat negara duduk di atas perabot bernilai miliaran rupiah, sementara rakyat masih bergulat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan kerja,” tegasnya.
Uchok juga melontarkan kritik satir terkait spesifikasi perabot tersebut. Ia mempertanyakan material apa yang digunakan sehingga harganya setara dengan aset properti premium. “Kita jadi bertanya-tanya, apakah kayunya peninggalan zaman nabi atau joknya dari kulit hewan langka? Harganya sangat tidak masuk akal untuk ukuran perabot kantor.”
Tak berhenti di situ, CBA juga menyoroti pengadaan perabot Ruang Arsip yang menelan biaya Rp162 juta. Menurut Uchok, fungsi ruang arsip yang hanya untuk menyimpan dokumen administrasi tidak memerlukan fasilitas semewah itu.
”Ruang yang isinya cuma tumpukan kertas pun diperlakukan bak istana. Ini menunjukkan adanya gaya hidup mewah yang dibayar menggunakan uang rakyat, bukan lagi soal memfasilitasi kinerja,” tambah Uchok.
Atas temuan ini, CBA secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka penyelidikan terkait proses pengadaan meubelair di Kementerian Agama. CBA menduga adanya potensi pemborosan anggaran hingga indikasi korupsi terselubung di balik proyek tersebut.
”Negara tidak boleh menjadi panggung kemewahan para pejabat di tengah kesulitan rakyat. KPK harus turun tangan dan membongkar apakah ada penyimpangan atau mark-up dalam proyek ini. Transparansi anggaran harus menjadi prioritas utama,” tutup Uchok Sky Khadafi.(Red).
