Jakarta, Markaberita.com – Dugaan pemborosan anggaran kembali mengguncang Pemerintah Provinsi Banten. Center for Budget Analysis (CBA) secara resmi membongkar proyek Podcast on YouTube di Sekretariat DPRD Provinsi Banten tahun anggaran 2026 yang nilainya mencapai Rp2,3 miliar. Anggaran ini dinilai sebagai pemborosan pajak rakyat yang tidak masuk akal.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa proyek ini mencatatkan lonjakan harga yang sangat fantastis. Pada tahun 2025, anggaran serupa hanya dipatok sebesar Rp365 juta, namun pada tahun 2026 angkanya melambung tinggi menjadi Rp2 miliar.
”Ada kenaikan sebesar Rp1,6 miliar hanya dalam setahun. Sangat ironis ketika biaya membuat konten video di internet ternyata bisa lebih mahal daripada membangun jalan desa atau jembatan yang sangat dibutuhkan warga Banten,” ujar Jajang dalam keterangan persnya, Selasa (21/4/2026).
Selain total anggaran yang membengkak, CBA juga menemukan adanya kejanggalan dalam pembagian harga paket podcast. Terdapat variasi harga yang sangat mencolok tanpa standarisasi teknis yang jelas. Jajang menyebutkan, dalam satu proyek terdapat paket senilai Rp92 juta, paket menengah sebesar Rp220 juta, hingga paket paling mahal yang mencapai Rp280 juta per satu paket podcast.
Menurut Jajang, perbedaan harga yang mencapai ratusan juta rupiah untuk satu obrolan video patut dipertanyakan validitasnya. Ia menilai hal ini bisa menjadi celah bagi praktik korupsi dengan modus pengadaan jasa kreatif.
Kritik Jajang semakin pedas saat menyinggung hakikat platform YouTube yang sebenarnya gratis. Ia menilai penggunaan uang miliaran rupiah untuk aktivitas yang bisa dilakukan secara sederhana di gedung dewan adalah penghinaan terhadap logika publik.
”Podcast itu intinya duduk, ngobrol, rekam suara, lalu unggah. Semuanya dilakukan di gedung dewan dan platformnya gratis. Kalau harganya sampai miliaran, apa mereka rekamannya di bulan atau kameranya pinjam dari NASA?” sindir Jajang.
Atas temuan tersebut, CBA mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan membuka penyelidikan atas proyek senilai Rp2,3 miliar ini. CBA khawatir, tren “konten kreator” di lingkungan pemerintahan hanya dijadikan alat untuk memindahkan uang negara ke kantong pihak-pihak tertentu.
Poin Utama Kritik CBA diantaranya:
- Anomali Kenaikan: Kenaikan anggaran lebih dari 500% dalam waktu satu tahun.
- Krisis Prioritas: Memprioritaskan konten YouTube mahal di atas kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
- Ketidakwajaran Harga: Harga paket hingga Rp280 juta per paket yang tidak memiliki urgensi jelas.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretariat DPRD Provinsi Banten belum memberikan keterangan resmi terkait laporan pemborosan anggaran yang diungkap oleh CBA tersebut.(Red).
