Markaberita.id | Jakarta, 12 Januari 2026 — Barisan Jakarta (Baja) secara tegas menyoroti kinerja Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta yang dinilai gagal menerjemahkan nomenklatur anggaran pembongkaran tiang monorel ke dalam bahasa publik yang transparan. Akibatnya, niat baik Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Mas Pram), dalam menata estetika kota justru menjadi sasaran kritik akibat kesalahpahaman informasi.
Ketua umum Barisan Jakarta (Baja), R. Lintang Fisuma, menilai polemik anggaran Rp100 miliar untuk pembongkaran 98 tiang monorel di kawasan Rasuna Said bukan sekadar masalah angka, melainkan buruknya strategi komunikasi instansi teknis terkait.
“Ini kesalahan komunikasi kebijakan yang fatal. Kepala Dinas Bina Marga seolah membiarkan bola panas menggelinding di masyarakat. Padahal, anggaran tersebut bukan hanya untuk merobohkan tiang, tapi mencakup paket pekerjaan teknis yang kompleks,” ujar R. Lintang Fisuma dalam keterangan resminya, Senin (12/1).
Lintang menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan secara parsial telah membentuk opini publik yang keliru, seolah-olah biaya bongkar satu tiang menelan biaya hampir Rp1 miliar. Menurutnya, Dinas Bina Marga harus bertanggung jawab merinci komponen biaya secara jujur.
“Anggaran Rp100 miliar itu terdiri dari berbagai variabel pekerjaan: pengamanan lalu lintas di jalur protokol yang sangat padat, mobilisasi alat berat, pengangkutan material beton, hingga restorasi jalan pasca-pembongkaran. Jika ini tidak dijelaskan secara detail, publik tentu akan kaget,” tegas Lintang.
Lebih lanjut, Lintang Fisuma mengingatkan bahwa ketidakcakapan dinas dalam menjelaskan detail anggaran sangat merugikan posisi Gubernur Pramono Anung yang tengah fokus melakukan efisiensi dan membenahi persoalan tata kota yang terbengkalai.
“Jangan sampai kerja keras dan niat tulus Mas Pram dalam menata Jakarta tercoreng karena jajarannya tidak becus mengomunikasikan kebijakan. Di tengah semangat efisiensi anggaran, informasi yang tidak utuh sangat berbahaya karena bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” lanjutnya.
Sebagai langkah konkret, Barisan Jakarta mendesak Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk segera melakukan langkah-langkah berikut:
- Transparansi Nomenklatur: Menjabarkan rincian pekerjaan per item secara terbuka agar tidak ada ruang untuk spekulasi.
- Klarifikasi Publik: Segera memberikan penjelasan resmi yang mudah dipahami warga Jakarta agar polemik ini tidak berlarut-larut.
“Kami meminta Kepala Dinas Bina Marga segera muncul dan memberikan klarifikasi. Jangan biarkan publik menduga-duga. Transparansi adalah kunci agar kebijakan penataan kota ini tetap mendapat legitimasi dan dukungan penuh dari masyarakat,” pungkas R. Lintang Fisuma (Red).
