MARKABERITA.COM, JAKARTA — Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menunda Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) vital, PAM Jaya dan Bank DKI (Bank Jakarta), menuai sorotan tajam dari lembaga kajian kebijakan publik Jakarta Barometer. Penundaan berdalih dinamika pasar modal tersebut dinilai bukan sekadar persoalan momentum investasi, melainkan cerminan dari disorientasi manajerial dan ketidakmatangan perencanaan strategis Pemprov DKI Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung secara terbuka menyampaikan alasan penundaan pelepasan saham kedua BUMD milik daerah tersebut.
”Sekarang ini pasarnya sedang tidak baik sehingga dengan demikian mudah-mudahan di bulan ke berapa tahun depan dua BUMD ini bisa IPO di Jakarta,” ujar Pramono usai meresmikan Embung Bambu Hitam dan Batu Bengkong di Cipayung, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026).
Merespons argumen kepala daerah tersebut, Direktur Eksekutif Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing, menegaskan bahwa narasi “kondisi pasar yang buruk” hanyalah bentuk apologi politis untuk mengambinghitamkan faktor eksternal demi menutupi rapuhnya audit kesiapan internal BUMD.
”Pernyataan Gubernur Pramono Anung yang melempar kesalahan ke faktor pasar memperlihatkan secara telanjang realitas kepemimpinan tata kelola BUMD DKI Jakarta: Nafsu Besar, Kemampuan Lemah. Wacana IPO digelorakan ke publik secara prematur demi mengonstruksi citra kinerja profesional, tetapi ketika diuji oleh standar kesiapan teknis dan responsivitas pasar, Pemprov DKI langsung balik kanan dan berlindung di balik alibi kondisi pasar,” tegas Jim Lomen Sihombing dalam rilis kajian resminya di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Berdasarkan analisis Jakarta Barometer, ambisi mendorong PAM Jaya melantai di bursa saham berbanding terbalik dengan pemenuhan hak-hak dasar warga atas air bersih. Tata kelola korporasi PAM Jaya dianggap belum menyelesaikan persoalan sistemis di hilir.
”Bagaimana mungkin Pramono Anung begitu percaya diri mematok target IPO tahun depan untuk PAM Jaya, sementara pemenuhan hak dasar warga atas pasokan air bersih masih karut-marut? Tingkat kebocoran air (Non-Revenue Water) masih tinggi, cakupan pipa belum merata, dan kualitas pasokan air di permukiman warga kerap bermasalah. Kebutuhan dasar rakyat tidak boleh dikorbankan demi mengejar ilusi finansial pasar modal,” lanjut Jim.
Atas temuan kajian tersebut, Jakarta Barometer mendesak Gubernur Pramono Anung untuk menghentikan wacana kebijakan yang berorientasi panggung politik dan segera melakukan pengawasan serta evaluasi total terhadap jajaran direksi dan komisaris BUMD DKI Jakarta.
”Pramono Anung tidak boleh hanya bersikap pasif menanti pasar kondusif di tahun depan. Yang paling utama dibenahi dan dijaga kondusivitasnya adalah fundamental internal BUMD itu sendiri. Hentikan manuver yang terkesan ‘nafsu besar kemampuan lemah’. Kembalikan BUMD pada mandat utamanya: menyajikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel bagi seluruh warga Jakarta,” pungkas Jim Lomen Sihombing.(Red/MB).
