MARKABERITA.COM, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti rangkap peran serta tindakan Komisaris PT Pertamina (Persero), Laode Sulaeman, yang dinilai melampaui kewenangannya dalam merespons persoalan operasional perusahaan.
Uchok menilai publik dibuat bingung terkait siapa sebenarnya pemegang komando operasional di tubuh badan usaha milik negara (BUMN) tersebut. Menurutnya, setiap kali muncul persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM)—seperti krisis kelangkaan dan antrean BBM yang terjadi di Bali baru-baru ini—Laode Sulaeman justru tampil dominan sebagai juru bicara operasional.
”Publik itu dibuat bingung, Direktur Utama PT Pertamina itu siapa sih? Apakah Laode Sulaeman, atau Simon Aloysius Mantiri yang namanya tercatat secara resmi? Atau secara diam-diam kursi jabatan Dirut sudah diambil alih oleh Laode Sulaeman tanpa pelantikan?” ujar Uchok Sky Khadafi dalam keterangan resminya pada Jum’at (16/10/26).
Ia menambahkan, saat krisis BBM di Bali melanda, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri justru irit berbicara. Begitu pula dengan jajaran dewan komisaris lainnya, termasuk Komisaris Utama Mochamad Iriawan yang memilih diam dan memperhatikan situasi secara seksama.
Fungsi Pengawasan vs Operasional
CBA mengingatkan bahwa posisi Laode Sulaeman di Pertamina adalah sebagai komisaris. Secara regulasi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), tugas utama seorang komisaris adalah melakukan pengawasan (oversight), bukan menjadi juru bicara terkait teknis operasional.
”Semua orang tahu bahwa Laode Sulaeman adalah salah satu Komisaris PT Pertamina. Tapi menjelaskan kendala distribusi BBM di Bali itu ranah manajemen dan Direksi, bukan porsi ranah pengawasan,” tegas Uchok.
Selain menjabat sebagai Komisaris Pertamina, Laode Sulaeman juga mengemban amanat strategis sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). CBA menganjurkan agar Laode lebih fokus mengurus tanggung jawab utamanya di kementerian ketimbang terlalu jauh mencampuri urusan internal Pertamina.
Pentingnya fokus ini turut dipertegas oleh adanya teguran terbuka dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Dalam acara peresmian operasi kilang mini di Kabupaten Karawang pada Kamis (15/10/2026), Bahlil menyentil kenerja Dirjen Migas terkait pelayanan perizinan bagi pelaku usaha skala menengah.
”Saya minta sama Pak Dirjen, jangan hanya ngurus perusahaan yang besar-besar. Yang menengah juga diurus,” sentil Bahlil.
Uchok menilai teguran Menteri ESDM tersebut sangat menohok dan patut menjadi bahan evaluasi serius.
”Teguran itu terasa menusuk. Bisa jadi karena Laode terlalu sibuk di koridor Pertamina, sehingga urusan administratif di kementerian—tempat ia digaji resmi—jadi terbengkalai. Perusahaan kelas menengah harus menanti perizinan, sementara Dirjennya sibuk tampil menjadi ‘juru selamat’ di perusahaan raksasa,” tutup Uchok Sky.(red).
