JAKARTA, Markaberita.com – Beberapa waktu lalu, menjelang terpilihnya Destry Damayanti sebagai Gubernur BI, artikel saya menorehkan bahwa siapapun Gubernur BI-nya, rupiah akan tetap melemah. Pelemahan berkesinambungan sejak 1964 ini bersandar pada dolar AS yang aset acuannya tergantung kepercayaan global pada sistem moneter AS, diperkokoh oleh Bank for International Settlement (BIS). Sisi lain pelemahan dipicu utang publik Rp10.293 triliun—walau diklaim di level aman 38-40% terhadap PDB—yang menekan APBN melalui cicilan dan bunga di atas Rp1.400 triliun pada APBN 2026 dan RAPBN 2027 sehingga belanja modal terlantar. Tekanan eksternal diperberat lonjakan harga minyak dunia akibat perang AS-Israel–Iran dan Rusia–Ukraina, persaingan suku bunga The Fed dengan SRBI, SBN, serta deposito, serta ketergantungan impor bahan baku, penolong, teknologi, energi, pangan, dan defisit neraca jasa.
Tekanan domestik diperparah oleh deindustrialisasi yang nyata terjadi, sementara pemerintah tak punya kejelasan bagaimana melakukan audit posisi reindustrialisasi dalam menghadapi sektor sunset, sunrise, dan transformasi industri. Di sisi lain, kredit disetujui (undisbursed loan) Rp2.548 triliun tidak cair—mengindikasikan likuiditas perbankan cukup tapi dunia usaha tidak pasti, sehingga perbankan memborong SBN dan SRBI sementara defisit APBN ditutup utang baru. Situasi ini membuat UMKM menghadapi suku bunga tinggi dan kelas menengah-bawah kekurangan likuiditas. Fenomena 9,48 juta kelas menengah turun kelas membuat angka kemiskinan BPS 8,07% tampak semu di tengah lonjakan kelompok rentan miskin.
Peta masalah tersebut diselesaikan Menkeu Purbaya YS dengan memberi likuiditas Rp200 triliun ke perbankan dan dijanjikan bertambah, tanpa mengindahkan prinsip kehati-hatian (collateral, capacity to pay back, character, condition). Padahal kredit bermasalah UMKM mendekati 3%, penutupan BPR/BPRS naik dari 5 bank (2025) menjadi 13 bank (2026), bersamaan dengan tidak efektifnya alokasi belanja APBN seperti MBG dan KDMP di tengah korupsi berjamaah dan pamer kemewahan pejabat yang biayanya ditanggung rakyat kecil.
Situasi itulah yang membuat rupiah melemah mendekati Rp18.000 per USD, utang publik naik jadi sekitar Rp10.800 triliun, subsidi energi minta tambahan Rp40-50 triliun, suku bunga naik karena inflasi, dan harga Pertamax naik seiring minyak dunia bergerak di level USD100-120 per barel.
Keterjeratan di jalur sesat norma, regulasi, dan realita ultra-neoliberal ini menekan secara sistemik-struktural. Apakah ada jalan keluar? Coba kita tanya pada Menkeu Suahasil Nazara yang lahir dari rahim neoliberal, siapa tahu punya jurus ampuh. Mudah-mudahan. (Red).
Kajian ini diterima redaksi pada Senin (14/09/26)
