JAKARTA, Markaberita.com — Di tengah masifnya publikasi pemerintah yang membanggakan angka-angka pertumbuhan ekonomi makro, pakar ekonomi serta politik senior Dr. Ichsanuddin Noorsy menyampaikan kritik tajam. Dalam keterangannya pada Senin (31/8), ia menegaskan bahwa kajian teknokratis arus utama kerap kali terjebak pada ilusi statistik dan gagal membaca realitas struktural yang dihadapi oleh rakyat banyak di lapangan.
Menurut Ichsanuddin Noorsy, klaim pertumbuhan yang gemilang tersebut menyimpan sejumlah anomali mendasar yang luput dari perhatian publik:
Pertama, terdapat ketidakjelasan kinerja dan perolehan laba dari Badan Pengelola Investasi Danantara, di mana transparansi serta penciptaan nilai tambahnya masih menyisakan tanda tanya besar di tengah tekanan biaya operasional yang dihadapi pelaku usaha.
Kedua, terjadinya stagnasi dan penurunan kelompok kelas menengah setelah jumlahnya turun pada kisaran angka 10 juta jiwa. Penurunan ini tidak diikuti oleh perbaikan daya beli masyarakat secara luas, yang mengindikasikan bahwa kue ekonomi gagal terserap oleh kelompok mayoritas.
Ketiga, membengkaknya kredit perbankan yang tersedia namun tidak dicairkan (undisbursed loans) hingga mencapai angka fantastis Rp2.548 triliun, yang secara nyata membuktikan tingginya persepsi risiko serta ketidakpastian iklim bisnis dan politik. Kondisi ini bahkan telah berlangsung sejak kuartal IV 2025.
Secara akumulatif, seluruh kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional sesungguhnya sedang tersendat di balik narasi pencapaian yang disuarakan pemerintah.
Lebih lanjut, pengamat senior ini membeberkan bahwa potret ketahanan ekonomi nasional semakin mengkhawatirkan apabila ditarik pada perbandingan komprehensif antara instrumen moneter dan fiskal. Tren pelemahan nilai tukar rupiah yang berkesinambungan apabila dihadapkan dengan dinamika Fed Fund Rate, SRBI, SBN, serta bunga deposito memunculkan pertanyaan mendasar mengenai tingkat keamanan memegang mata uang domestik.
Selain itu, ia menyoroti pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian fiskal. Dalam kaidah keuangan yang sehat, alokasi cicilan pokok dan utang idealnya tidak melampaui 30 persen dari pendapatan bulanan. Sebagai ilustrasi sederhana, jika seseorang memiliki pendapatan Rp100 juta per bulan, beban cicilan optimum berada di kisaran Rp30 hingga 33 juta. Namun ironisnya, APBN Indonesia dalam setahun justru mengalokasikan penerimaan perpajakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga yang melampaui ambang batas 33 persen tersebut. Akumulasi dari penerbitan SBN dan utang multilateral ini melahirkan fenomena finansialisasi, di mana beban pajak rakyat kecil pada akhirnya tersedot untuk membiayai para pemilik modal besar—sebuah siklus timpang di mana “orang miskin membiayai orang kaya” yang menandai rentannya ketahanan ekonomi menjelang RAPBN 2027.
Persoalan struktural tersebut, tambah Ichsanuddin Noorsy, tidak berhenti pada aspek angka-angka makro, melainkan telah merambah pada krisis moralitas penyelenggara negara. Ketika para pejabat publik setingkat eselon I dapat menikmati fasilitas kendaraan premium yang dibiayai sepenuhnya dari keringat dan uang rakyat, mereka tampak nyaman dan tentram di atas penderitaan rakyat jelata. Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar mengenai berapa lapis sebenarnya kesalahan dalam tata kelola pemerintahan saat ini.
Kegagalan teknokratis arus utama dalam menjawab persoalan esensial ini pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan fundamental:
APA DAN SIAPA DENGAN NILAI DAN SISTEM BAGAIMANA YG MAMPU MEMBERI KEMASLAHATAN OPTIMAL PADA RAKYAT BANYAK?
Tanpa adanya koreksi radikal agar kebijakan fiskal dan moneter berorientasi pada keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah memiliki arti apa pun bagi kesejahteraan masyarakat luas.(red).
