JAKARTA, Markaberita.com — Akumulasi tekanan di tubuh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB/BJBR) semakin mengkhawatirkan. Usai dibayang-bayangi penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan tahun anggaran 2021–2023 senilai Rp223,6 miliar, stabilitas fundamental bank pelat merah daerah ini kembali terkoreksi setelah PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) memangkas peringkat dari idAA ke idAA-.
Penurunan rating ini bukan tanpa dasar. Laporan posisi keuangan per Juni 2026 merefleksikan tren penurunan kualitas aset yang konsisten: rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) merangkak ke 3,3% (dari 2,8% pada akhir 2025 dan 2,2% pada akhir 2024), sementara kredit dalam perhatian khusus (Special Mention Loan/SML) melonjak ke 4,3% (dari 3,8% dan 2,7% pada periode yang sama).
Menyikapi krisis berlapis yang menggerus kepercayaan publik ini, Koordinator Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI), Pamit Andrianto, melontarkan kritik tajam dalam keterangan pers pada Minggu (13/09/26).
Menurut Pamit, nestapa Bank BJB bukan sekadar fluktuasi bisnis biasa, melainkan symptom kegagalan mitigasi risiko yang tercermin dari lambannya penuntasan masalah di lini anak usaha—merujuk pada kasus raibnya deposito emas Antam Mulia seberat 2,2 kilogram milik nasabah William Gunawan di BJB Syariah Cabang Tebet yang hingga kini tanpa kejelasan rasa keadilan.
Bagi ASNI, pembusukan kualitas kredit yang beriringan dengan bayang-bayang skandal korporasi menuntut tindakan hukum proaktif. Pamit menegaskan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat segera meningkatkan intensitas pengusutan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) serta memanggil seluruh jajaran direksi dan komisaris Bank BJB guna mempertanggungjawabkan tata kelola risiko yang jebol.(red).
