BANDUNG, Markaberita.com — Buat kamu yang update sama isu sosial, ada kabar terbaru nih dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat per Maret 2026. Angka kemiskinan di Jabar resmi turun jadi 6,54 persen! Kalau dikonversi jadi jumlah orang, penduduk miskin kita berkurang sekitar 114,23 ribu jiwa dibanding September 2025 lalu, bikin totalnya sekarang berada di angka 3,44 juta jiwa.
Kabar baiknya, kualitas kemiskinan secara umum kelihatan makin membaik. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,14 ke 1,04, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga ikut turun dari 0,27 ke 0,23.
Tapi, plot twist-nya… di saat jumlah penduduk miskin menyusut, tingkat ketimpangan pengeluaran di tengah masyarakat justru naik! Gini Ratio Jabar tercatat nyentuh angka 0,413 (naik 0,016 poin). Artinya, jurang pemisah antara yang punya dan yang belum punya kerasa makin melebar.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menjelaskan bahwa secara umum indikator kemiskinan di Jawa Barat mengalami perbaikan, baik dari sisi jumlah maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
”Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, indikator kemiskinan di Jawa Barat secara umum membaik dibandingkan September 2025. Namun indikator ketimpangan mengalami kenaikan sehingga tetap perlu menjadi perhatian,” ujar Ari di lansir ANTARA, Sabtu (8/8/2026).
Penurunan angka kemiskinan ini ternyata nggak merata di semua tempat. Ada perbedaan nasib yang cukup kontras antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Di area perkotaan, skenarionya mulus banget karena jumlah penduduk miskin sukses ditekan sampai berkurang 124,61 ribu jiwa. Sebaliknya, area perdesaan vibes-nya agak suram karena jumlah penduduk miskin di desa malah nambah 10,38 ribu jiwa (naik 0,20 poin persentase). Makanya, BPS ngetuk pintu perhatian kita semua bahwa PR pemerataan kesejahteraan di desa-desa masih jadi tantangan besar yang harus di-fix bareng-bareng.
BPS menetapkan garis kemiskinan di Jabar pada Maret 2026 ini ada di angka Rp609.790 per kapita per bulan. Ari memaparkan bahwa pengukuran kemiskinan berlandaskan pada konsep kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, mencakup aspek makanan maupun nonmakanan.
”BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur menurut garis kemiskinan,” terangnya.
Faktanya, komoditas makanan masih mendominasi pengeluaran pembentuk garis kemiskinan dengan porsi raksasa, yaitu 74,48 persen.
Nah, yang bikin salah fokus dan sering jadi bahan diskusi, komoditas apa sih yang paling nyumbang angka kemiskinan ini? Beras jelas jadi juaranya, di mana pada wilayah kota menyumbang 21,33 persen, sementara di desa nembus angka 26,78 persen. Selain itu, rokok kretek filter juga jadi salah satu pengeluaran terbesar yang menggerus ekonomi warga, nyumbang 10,63 persen di perkotaan dan 6,88 persen di perdesaan.
Pesan utamanya clear: sukses nurunin persentase kemiskinan itu keren, tapi kalau ketimpangannya dibiarin melebar, goals kesejahteraan yang merata bakal susah dicapai. Pemerintah dan pihak terkait ditantang buat gerak cepat nutup celah ini supaya pertumbuhan ekonomi di Jabar dirasain sama rata, bukan cuma dinikmati segelintir pihak.(red).
