JAKARTA, markaberita.com – Koordinator Daulat Energi secara resmi menyampaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada jajaran partai politik, khususnya partai koalisi pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI. Langkah ini merupakan desakan nyata menyikapi rangkaian peristiwa blackout (pemadaman listrik total) dan gangguan transmisi interkoneksi yang terjadi secara beruntun dan masif di berbagai wilayah, mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, hingga Kalimantan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi markaberita.com pada Sabtu (11/07/26), Daulat Energi menyatakan bahwa gangguan kelistrikan yang masif ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga melumpuhkan pelayanan publik dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.
Daulat Energi mendesak partai politik untuk menggunakan hak konstitusionalnya guna mengawal dan menyuarakan keresahan rakyat melalui fraksi di DPR RI maupun kader partai yang duduk di kursi pemerintahan. Selain meminta evaluasi total terhadap kinerja PT PLN (Persero), Daulat Energi menekankan urgensi pembukaan kanal pengaduan masyarakat oleh partai politik.
“Kami mendesak partai politik untuk membuka kanal pengaduan dan aspirasi masyarakat. Hal ini harus menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap keluhan publik dapat ditindaklanjuti secara serius melalui fraksi di setiap komisi di Senayan maupun oleh kader partai yang menduduki jabatan di pemerintahan,” ujar Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi.
Ridwan Hanafi juga menyayangkan minimnya penjelasan resmi yang komprehensif, transparan, dan berbasis data dari pihak otoritas maupun operator terkait rentetan pemadaman ini. Menurutnya, kekosongan informasi tersebut justru menyuburkan spekulasi liar di ruang publik dan jagat maya.
“Kami sangat menyayangkan minimnya penjelasan resmi yang transparan. Kekosongan informasi ini memicu spekulasi luas, mulai dari keraguan atas keandalan infrastruktur, isu pasokan energi primer, hingga adanya dugaan tindak pidana korupsi di internal PT PLN (Persero),” tegas Ridwan dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, Ridwan mengingatkan bahwa listrik adalah kebutuhan dasar rakyat yang tidak boleh dikelola dengan ketidakpastian. Pembiaran terhadap blackout berulang tanpa adanya transparansi akan menggerus kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah.
”Ini harus menjadi perhatian serius bagi pimpinan partai politik. Kami berharap partai politik dapat menjadi jembatan aspirasi yang melahirkan langkah konkret untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional. Evaluasi total terhadap kinerja PLN wajib dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang,” pungkas Ridwan Hanafi.
Dengan adanya langkah ini, Daulat Energi berharap partai politik dapat hadir sebagai representasi rakyat yang tanggap dalam memastikan kedaulatan energi nasional demi kepentingan masyarakat luas.(red).
