JAKARTA, Markaberita.com – Rangkaian insiden pemadaman listrik (blackout) yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia memicu keresahan publik. Menanggapi situasi tersebut, Direktur Eksekutif Daulat Energy, Ridwan Hanafi, mendatangi Kantor DPP Partai Golkar, Senin (6/7/2026), untuk menyampaikan pengaduan masyarakat sekaligus mendesak langkah konkret politik dalam mengawal tata kelola kelistrikan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ridwan menyoroti pola gangguan kelistrikan yang dianggap sistemik, mulai dari blackout di Provinsi Bali pada tahun 2025, gangguan di DKI Jakarta, hingga pemadaman massal yang melumpuhkan lima provinsi di Pulau Sumatra. Menurutnya, rentetan peristiwa ini merupakan sinyal bahaya yang tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Ia menegaskan bahwa blackout yang terus berulang tidak boleh dinormalisasi, dan negara harus jujur mengakui bahwa sistem ketenagalistrikan nasional sedang menghadapi persoalan serius yang membutuhkan penjelasan transparan serta pembenahan nyata.
Daulat Energy mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola PLN, yang mencakup aspek perencanaan sistem, pemeliharaan infrastruktur, manajemen risiko, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, hingga mekanisme pengawasan terhadap pelayanan publik di sektor kelistrikan. Sebagai partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, Partai Golkar diminta untuk menggunakan fungsi politiknya melalui Fraksi di DPR RI guna mengawal aspirasi masyarakat.
Ridwan meminta agar DPP Partai Golkar mengambil langkah politik konstitusional dengan memanggil para pemangku kepentingan di sektor kelistrikan untuk memberikan penjelasan terbuka serta mendesak pemerintah mengevaluasi total PLN demi menjamin keamanan pasokan listrik nasional.
Daulat Energy juga mengapresiasi dibukanya kanal pengaduan masyarakat oleh DPP Partai Golkar. Namun, Ridwan menekankan bahwa kanal tersebut harus menjadi instrumen efektif untuk memastikan setiap keluhan publik ditindaklanjuti menjadi kebijakan, bukan sekadar menjadi arsip administrasi. Ia mengingatkan bahwa ketahanan energi adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika pemadaman terus berulang tanpa evaluasi yang serius, kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor kelistrikan akan menurun, yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh dunia usaha maupun masyarakat luas. Menurutnya,(red). listrik adalah kebutuhan dasar rakyat, sehingga ketika blackout terus berulang, kredibilitas negara dalam menjamin pelayanan publik sedang dipertaruhkan.(red).
