JAKARTA, Markaberita.com – Center for Budget Analysis (CBA) melayangkan kritik tajam terhadap Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, terkait dugaan praktik nepotism dalam penempatan jabatan strategis. Sorotan tertuju pada penunjukan Aisyah Zakkiyah—yang disebut-sebut sebagai keponakan Menteri PU—yang kini menduduki posisi sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk sekaligus Tenaga Ahli Menteri PU.
Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai fenomena ini sebagai preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, publik berhak mendapatkan transparansi penuh mengenai mekanisme rekrutmen dan dasar pertimbangan kompetensi di balik pengangkatan tersebut.
”Setelah publik dihebohkan dengan polemik surat dinas perjalanan luar negeri yang melibatkan keluarga menteri, kini muncul dugaan penempatan kerabat di posisi strategis BUMN dan kementerian. Pertanyaannya, apakah penunjukan ini murni berdasarkan kompetensi profesional, atau sekadar privilese kekerabatan?” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).
Menyoal Meritokrasi dan Etika Pemerintahan
CBA menegaskan bahwa setiap penempatan pejabat, baik di instansi pemerintah maupun BUMN, harus berpegang teguh pada sistem merit. Praktik yang mengabaikan prinsip objektifitas berpotensi melahirkan konflik kepentingan (conflict of interest) yang serius dan menggerus kepercayaan masyarakat.
Uchok menyoroti kontras situasi antara peluang kerja bagi masyarakat umum dengan kebijakan internal kementerian. “Di saat jutaan lulusan perguruan tinggi berjuang keras di tengah sulitnya lapangan kerja, muncul kesan bahwa jabatan strategis justru diberikan kepada lingkungan keluarga terdekat. Hal ini sangat melukai rasa keadilan publik,” tambahnya.
Dalam rilis ini, CBA mendesak Kementerian PU dan pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi resmi guna menjawab asumsi liar di masyarakat. CBA juga menuntut adanya penjelasan mengenai mekanisme pencegahan konflik kepentingan yang diterapkan dalam proses pengangkatan tersebut.
”Kami menagih komitmen Menteri PU yang sebelumnya menyatakan akan menyingkirkan elemen yang tidak bersih. Jika hal ini benar terjadi, maka menteri harus berani transparan. Keterbukaan informasi adalah kunci utama untuk menjaga marwah reformasi birokrasi dan agenda pemberantasan KKN di Indonesia,” tegas Uchok.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Menteri PU Dody Hanggodo maupun pihak kementerian terkait dugaan tersebut. CBA berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh figur yang kompeten dan berintegritas tanpa embel-embel nepotisme.(red).
