JAKARTA – Markaberita.com
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI sebagai bagian dari pembahasan kebutuhan belanja institusi kepolisian pada tahun mendatang.
Dalam pemaparannya, jajaran Polri menyebut pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun 2027 berada di kisaran Rp118 triliun. Namun angka tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan organisasi yang terus berkembang seiring meningkatnya tuntutan pelayanan dan pengamanan nasional.
Berdasarkan perhitungan internal, total kebutuhan anggaran Polri pada 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp184 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih kebutuhan sebesar Rp66,1 triliun yang diharapkan dapat dipenuhi melalui tambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Tambahan dana tersebut direncanakan untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk penguatan sarana dan prasarana kepolisian, modernisasi peralatan operasional, peningkatan teknologi keamanan, hingga pembangunan fasilitas pendukung di sejumlah wilayah.
Selain itu, Polri juga menyiapkan kebutuhan anggaran untuk mendukung pengamanan agenda nasional yang akan datang. Persiapan jangka panjang terkait pengamanan tahapan Pemilu 2029 menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut.
Di bidang pelayanan publik, institusi kepolisian juga berencana melakukan peningkatan fasilitas yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Langkah ini mencakup pengembangan sistem berbasis digital, penguatan layanan berbasis teknologi informasi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Tidak hanya fokus pada pelayanan, Polri juga mengusulkan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi sejumlah fasilitas penunjang, seperti kantor kepolisian, rumah dinas personel, hingga infrastruktur keamanan di kawasan perbatasan dan daerah yang membutuhkan penguatan pelayanan.
Menurut Polri, perkembangan tantangan keamanan saat ini menuntut kesiapan institusi yang lebih baik. Ancaman kejahatan siber, perkembangan teknologi digital, serta dinamika keamanan nasional menjadi alasan perlunya peningkatan kapasitas dan dukungan anggaran yang memadai.
Usulan tambahan anggaran tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI dan pemerintah dalam rangkaian penyusunan APBN Tahun 2027. Seluruh kebutuhan yang diajukan akan dievaluasi berdasarkan prioritas nasional dan kemampuan fiskal negara.
Pengamat kebijakan publik menilai pembahasan anggaran perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan keamanan kepada masyarakat.
Hingga saat ini, proses pembahasan masih berlangsung dan keputusan final mengenai besaran anggaran Polri Tahun 2027 akan ditetapkan setelah melalui tahapan pembahasan serta persetujuan pemerintah dan DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku.
RED
