JAKARTA, Markaberita.com– Aroma konspirasi dan perlindungan terhadap mafia pelabuhan menyeruak dalam penanganan kasus suap impor Blueray Cargo. Dalam diskusi publik bertajuk “Suap Blueray Cargo: KPK Jerat Tentara, Cokelat Muda dan Cokelat Tua Dilindungi?” yang digelar di Wizzmie Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihujani kritik tajam karena dinilai melakukan “dagelan” hukum yang sistematis.
Diskusi yang dipandu oleh Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, ini sejak awal membuka tabir keganjilan penyidikan. Jajang dengan tegas menyatakan bahwa forum ini adalah upaya publik untuk membongkar teka-teki hukum yang sengaja dibuat kabur oleh penyidik. “Kita sedang menguji apakah KPK benar-benar memberantas korupsi atau hanya sekadar melakukan formalitas untuk melindungi pihak-pihak ‘berbaju besar’ yang selama ini tak tersentuh,” lugas Jajang.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, membeberkan bukti nyata adanya manipulasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik saksi Hartanto. Uchok menyoroti pola “kode amplop” yang mencatut berbagai instansi, mulai dari kepolisian hingga kementerian strategis.
”KPK hanya berani menyasar oknum level bawah dan pihak swasta tertentu seperti John Field. Padahal, jejak aliran dana ke instansi lain terpampang nyata dalam BAP. Dengan tidak memproses ini, KPK sebenarnya sedang memanipulasi BAP demi menyembunyikan para tersangka utama,” sembur Uchok. Sebagai tindak lanjut, CBA akan segera melayangkan surat resmi ke Dumas KPK sebagai bentuk desakan formal untuk memeriksa 20 perusahaan lain yang bermain dengan pola under-invoicing serupa. “Jika KPK tidak berani, maka patut dipertanyakan siapa majikan yang mereka lindungi?” tambahnya.
Kritik pedas juga datang dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto. Ia menyebut KPK saat ini sudah kehilangan marwahnya dan hanya menjadi alat politik. “Bea Cukai mampu menyumbang Rp100,5 triliun untuk negara, tapi malah dikriminalisasi karena kasus kecil. Sementara mafia sesungguhnya di pelabuhan dibiarkan melenggang. Jika KPK hanya bisa bermain kasus untuk komoditas politik, lebih baik lembaga ini dibubarkan saja daripada menghabiskan uang rakyat,” tegas Hari.
Dari sudut pandang hukum kepabeanan, Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Mus Gaber, menyingkap sistem kerja mafia yang terstruktur. Menurutnya, koordinasi antara penyidik PPNS, kepolisian, dan kejaksaan dalam kasus ini diselimuti tabir gelap. “Mafia kepabeanan itu sistemik. Informasi dalam SPDP sering kali disembunyikan dari publik. KPK hanya menyentuh puncak gunung es, sementara struktur di bawahnya yang jauh lebih dalam dan berbahaya dibiarkan aman,” ungkap Mus Gaber.
Menutup diskusi, Koordinator Media Online, Helmy Romdhoni, memberikan peringatan keras bahwa publik tidak bisa lagi dibodohi dengan sandiwara hukum. Ia menyoroti rute perdagangan gelap dari China melalui Taiwan yang telah lama menjadi rahasia umum. “Kasus ini adalah batu ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Publik akan melihat apakah pemberantasan korupsi ini serius atau sekadar sandiwara untuk menutupi borok di pelabuhan,” tandas Helmy.
Diskusi yang berjalan panas ini menghasilkan kesimpulan bulat: gerakan revolusi di pelabuhan harus dimulai sekarang. Tanpa keberanian KPK untuk menyikat jaringan mafia yang lebih luas, penegakan hukum di sektor ini akan tetap menjadi sekadar “dagelan” yang mencederai keadilan publik.(red).
#CBAGelarDiskusi #KasusSuapBluerayCargo #KPK #BeaCukai #PemberantasanKorupsi #TransparansiHukum #MafiaPelabuhan #JakartaTerkini #DumasKPK #RevolusiPelabuhan
