JAKARTA, Markaberita.com – Kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat (POTUS) ke-45 dan 47, Donald J. Trump, beserta delegasi strategisnya—termasuk Menteri Perang Pete B. Hegseth, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan sejumlah CEO korporasi AS—ke Beijing menjadi catatan bersejarah. Sepuluh tahun silam, tepatnya 2016, Barack Obama menyambangi Hangzhou untuk KTT G20. Namun, memori hubungan kedua negara ini lebih banyak diwarnai ketegangan, seperti saat Obama menyatakan ketidaksukaannya pada Presiden China Hu Jintao jelang KTT East Asia Summit di Bali, 2011.
Sejak kekalahan industri manufaktur AS oleh China pada Juli 2008, hubungan kedua pengendali ekonomi dunia ini terjebak dalam pola antinomi (tarik-menarik sekaligus tolak-menolak).
Dalam komoditas strategis seperti tanah jarang (rare earth), AS cenderung menarik China. Namun, dalam industri cip (semikonduktor) yang krusial bagi kebutuhan strategis, AS justru menutup akses bagi China. Fenomena ini menunjukkan eskalasi kekalahan AS yang bertransformasi dari perang manufaktur menjadi perang nilai tukar, perang teknologi, perang sistem ekonomi, hingga perang militer terselubung.
Sebagaimana diulas Mark Leonard (2015), fenomena ini adalah interconnectivity war. Di tengah menurunnya legitimasi AS pasca-dukungan Washington terhadap kebijakan Benjamin Netanyahu serta berkurangnya dominasi dolar AS, hubungan kedua negara kini berada dalam fase competitive coexistence.
Diplomasi “Manipulasi Nama” Marco Rubio
Kehadiran Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam rombongan Trump menjadi simbol ironi diplomatik. Rubio, yang sejak 2020 masuk dalam daftar cekal China karena posisinya yang vokal terhadap isu Xinjiang, Hong Kong, dan Taiwan, tetap bisa melenggang masuk ke Beijing.
China bermain taktik administratif dengan mengganti ejaan nama Rubio menjadi Lu Biao dalam sistem keimigrasian. Ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa Beijing sengaja membuka celah demi kepentingan komunikasi strategis. Di atas kertas Rubio dicekal, namun di meja perundingan ia tetap duduk bersama. Xi Jinping menggunakan taktik ini untuk memastikan saluran komunikasi tetap terbuka, sekaligus memberi peringatan keras terkait isu Taiwan, Iran, dan nuklir.
Perseteruan di Balik “Multiple Suitable Standard”
Meski komunikasi terbuka, ketegangan tetap tajam. Beijing secara tegas menolak kehadiran Elbridge Colby, arsitek garis keras Departemen Perang AS, yang dianggap sebagai provokator atas paket penjualan senjata ke Taiwan senilai USD 14 miliar.
Penolakan Beijing terhadap Colby adalah pernyataan simbolik bahwa Taiwan bukan sekadar masalah perdagangan senjata, melainkan masalah kedaulatan. Di sisi lain, AS tetap teguh pada multiple suitable standard. AS menuntut kedaulatan di Ukraina, namun secara simultan mempersenjatai Taiwan sambil tetap (secara retorika) mengakui kebijakan One China. AS menggunakan pendekatan respect, realism, and clarity untuk memitigasi risiko, namun tetap saja menerapkan “Perdamaian melalui Kekuatan” (Peace Through Strength) sebagaimana tertuang dalam National Defence Strategy per Januari 2026.
Jebakan Thucydides
Dunia kini menyaksikan realitas baru: China bukan lagi “anak bawang” yang tunduk pada dikte Washington. Beijing kini berani berkata “tidak”, menetapkan syarat, dan membangun pengaruh global melalui BRICS serta diplomasi perdagangan.
Di satu sisi, AS masih merasa sebagai raksasa yang dominan namun cemas akan peluruhan hegemoninya. Di sisi lain, China tampil sebagai rising power yang percaya diri. Inilah yang disebut Thucydides Trap: ketika kekuatan lama merasa terancam oleh kebangkitan kekuatan baru, maka ketegangan yang muncul sering kali berujung pada konflik yang tidak terduga.
Perang hari ini tidak selalu dimulai dengan desing peluru. Ia dimulai dari narasi, tarif, chip semikonduktor, hingga propaganda digital yang mencekik ekonomi negara lain. Saat Amerika sulit menerima berakhirnya dominasi tunggal dan China semakin agresif menunjukkan taringnya, dunia bergerak menuju multipolaritas yang jauh lebih rumit dan berbahaya.
Dunia sedang berdiri tepat di titik paling krusial. Dan dalam pusaran ini, pertanyaannya kemudian menjadi: Di manakah posisi Indonesia?(Red).
