JAKARTA, Markaberita.com – Lembaga Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi (LPMAK) melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang dinilai telah mematikan geliat gerakan kepemudaan di Ibu Kota. LPMAK menyoroti ironi pembangunan Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) senilai Rp108,8 miliar yang berdiri megah, namun tidak mampu menghidupkan aktivitas organisasi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna yang kini justru berada di titik nadir atau “mati suri”.
Juru Bicara LPMAK, menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Pramono Anung, orientasi pembangunan kepemudaan Jakarta telah bergeser menjadi sekadar proyek fisik tanpa ruh pembinaan.
”Sangat ironis, kantor dinasnya dibangun semegah istana, namun denyut kreativitas dan aktivitas kepemudaan di Jakarta justru kehilangan napas. KNPI dan Karang Taruna di tingkat akar rumput lesu karena tidak adanya dukungan program yang nyata. Gubernur Pramono Anung seolah-olah lebih bangga memamerkan proyek beton ratusan miliar daripada membangun kualitas sumber daya manusia pemuda Jakarta,” tegas Al Kautsar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/05/26).
LPMAK menilai, kelesuan ini adalah dampak dari ketidakpekaan pimpinan daerah yang lebih memprioritaskan pemenangan tender bagi kontraktor bermasalah seperti PT MAM Energindo—perusahaan yang mantan direkturnya divonis korupsi—ketimbang mengalokasikan anggaran untuk aktivasi ruang-ruang kreatif pemuda.
Tak berhenti di sektor kepemudaan, bobroknya tata kelola proyek di era Pramono Anung juga terendus pada proyek Rehabilitasi Gedung Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta TA 2024. LPMAK mengungkap bahwa proyek senilai Rp9,9 miliar (dari pagu Rp12,8 miliar) tersebut dimenangkan oleh CV Putra Bayak Raya, sebuah perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk.
”Perusahaan ini punya rapor merah. Pada 2022, mereka gagal menuntaskan rehab total Kantor Lurah Kebagusan senilai Rp7 miliar sesuai kontrak. Namun anehnya, di tahun 2024 mereka kembali diberi kepercayaan mengelola anggaran belasan miliar di DLH. Ini bukti nyata adanya mafia tender yang tidak tersentuh,” tambah Al Kautsar.
LPMAK meyakini bahwa rentetan kejanggalan ini merupakan hasil intervensi dari sosok yang dijuluki “Ratu Proyek” di Gedung Kebun Sirih (DPRD DKI). Kekuatan ini diduga mengatur agar perusahaan-perusahaan bermasalah tetap bisa memenangkan proyek strategis demi aliran fee ilegal.
”Kami mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta segera melakukan audit investigatif menyeluruh. Jangan biarkan Jakarta hanya menjadi ladang jarahan bagi mafia proyek dan politisi. Kejati harus berani memanggil para pemangku kebijakan dan direksi kontraktor bermasalah tersebut,” cetusnya tajam.
LPMAK menutup pernyataannya dengan tuntutan agar Gubernur Pramono Anung segera mengevaluasi total kinerja Dispora dan Dinas Sosial terkait pembinaan Karang Taruna dan KNPI. “Keberhasilan pembangunan bukan diukur dari megahnya gedung kantor, tapi dari seberapa hidup kegiatan positif pemuda di setiap sudut Jakarta. Jika Gubernur tidak mampu menghidupkan kembali KNPI dan Karang Taruna, maka gedung mewah itu hanyalah monumen kegagalan birokrasi,” pungkas Al Kautsar.(Red).
