JAKARTA, Markaberita.com – Di tengah kompleksitas tantangan global yang membentang dari disrupsi rantai pasok hingga gejolak ekonomi, integritas komunikasi pemerintah menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas bangsa. Menyoroti urgensi tersebut, The Habibie Center menggelar Habibie Democracy Forum (HDF) bertajuk “Memperkuat Komunikasi Krisis Penyelenggara Negara untuk Ketahanan Demokrasi” di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta, Selasa (26/05/26). Forum ini menjadi ruang refleksi mendalam mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mengelola narasi di masa krisis, di mana Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar, menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh henti.
Dewi Fortuna Anwar menekankan bahwa komunikasi krisis bukanlah sekadar penyampaian informasi teknis, melainkan instrumen untuk menjaga kepercayaan publik dan kohesi sosial. “Komunikasi krisis bukan sekadar penyampaian informasi. Ia adalah instrumen untuk menjaga kepercayaan publik, mengurangi kepanikan, dan memperkuat kohesi sosial. Ketika komunikasi gagal, demokrasi menjadi rapuh. Ketika komunikasi disalahgunakan, demokrasi bisa mati perlahan,” ujar Dewi. Ia memperingatkan para penyelenggara negara untuk menjauh dari pola komunikasi otoriter yang manipulatif. Sebaliknya, pemerintah dalam negara demokratis harus mengedepankan dialektika yang transparan dan akuntabel, bahkan ketika menghadapi realitas yang sulit.
Guna membangun ketahanan demokrasi yang kokoh, Dewi Fortuna Anwar merumuskan lima prinsip strategis yang harus diadopsi oleh pemerintah. Pertama, transparansi fakta dengan menyajikan data akurat terkait skenario terburuk dan langkah mitigasi secara jujur. Kedua, konsistensi narasi untuk menjaga kesatuan pesan antarpejabat publik demi menghindari kerancuan. Ketiga, empati dan keterbukaan melalui bahasa yang membumi, serta meninggalkan jargon birokratis. Keempat, partisipasi otentik dengan membuka ruang partisipasi publik yang nyata, bukan melalui rekayasa opini. Kelima, kolaborasi dengan memposisikan media independen, akademisi, dan masyarakat sipil sebagai mitra verifikasi.
Diskusi panel yang dipandu oleh Afdal Makkuraga Putra (Associate Fellow, The Habibie Center) menghadirkan perspektif lintas sektor. Narasumber yang hadir meliputi Fahd Pahdepie (Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah RI), Anggy Pasaribu (Jurnalis/Founder Story of Anggy), serta Julian Aldrin Pasha (Ketua Institut untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, The Habibie Center).
Sebagai penutup, Dewi Fortuna Anwar menyampaikan pesan reflektif bagi para pemangku kebijakan, bahwa pemerintah yang kuat bukanlah yang paling pandai menyembunyikan kelemahan, melainkan yang paling berani menghadapi realitas bersama rakyatnya. Forum ini menjadi langkah konkret The Habibie Center dalam mendorong lahirnya budaya komunikasi yang cerdas, jujur, dan tangguh sebagai pilar utama dalam memastikan bahwa demokrasi di Indonesia terus hidup dan berkelanjutan.(Red).
