JAKARTA, Markaberita.com– Keputusan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha memicu sorotan tajam. Dengan total anggaran mencapai Rp100 miliar, pengadaan sapi premium dengan rata-rata harga Rp91 juta per ekor ini menuai kritik dari Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah.
Pihak Istana sebelumnya menjelaskan bahwa sapi-sapi yang dipilih merupakan kategori premium—seperti jenis Simental, Limousin, Brahman, hingga Belgian Blue—dengan bobot di atas 800 kilogram. Meskipun kualitas ternak tersebut diakui sebagai kelas wahid, Febri Yohansyah mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak rakyat untuk keperluan tersebut.
”Ini benar-benar kasta sapi premium, ‘raja’ di kandang. Namun, yang membuat kita geleng-geleng kepala adalah sumber dananya. Mengapa kurban atas nama pribadi Presiden tetap menggunakan APBN, sementara beliau memiliki kapasitas finansial yang sangat besar?” ujar Febri.
Febri menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Presiden Prabowo Subianto yang tercatat sekitar Rp2,06 triliun. Menurutnya, angka tersebut seharusnya lebih dari cukup bagi seorang pemimpin untuk melaksanakan ibadah kurban menggunakan dana pribadi tanpa harus membebani keuangan negara.
”Ini kontras sekali dengan semangat berkurban rakyat biasa. Kita menabung berbulan-bulan, menyisihkan gaji, dan menggunakan uang sendiri demi ketulusan. Prinsip kurban adalah berbagi dari apa yang kita miliki, bukan apa yang kita kuasai dari negara,” tegasnya.
Lebih jauh, GSBK menilai kebijakan ini sebagai preseden yang kurang baik dalam hal keteladanan seorang pemimpin. Febri menyebut bahwa tindakan ini seolah menunjukkan keinginan untuk meraih pahala besar namun tanpa pengorbanan finansial dari kantong pribadi.
”Bisa dibilang, ini adalah definisi hemat tingkat tertinggi, atau dalam pandangan banyak pihak, mencerminkan sikap yang sangat tidak peka terhadap kondisi fiskal negara. Lucu sekaligus menyedihkan; sapi-sapi gemuk dibeli negara, pahala tercatat atas nama Presiden, namun rakyat harus menanggung beban pajaknya,” pungkas Febri.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait kritik yang dilayangkan oleh Koordinator Nasional GSBK tersebut mengenai penggunaan APBN dalam pengadaan hewan kurban.(Red).
