Markaberita.com, Jakarta – Ibu Kota Jakarta mengalami pemadaman listrik massal pada Kamis (23/4) mulai pukul 10.48 WIB. Gangguan yang terjadi secara tiba-tiba ini melumpuhkan aktivitas warga di sebagian besar wilayah Jakarta dan memicu keresahan publik di berbagai platform media sosial.
Menanggapi insiden ini, pihak PT PLN (Persero) melalui Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, menyatakan bahwa pemadaman diakibatkan oleh gangguan suplai listrik. Di saat yang sama, akun resmi @pln_123 menyebutkan adanya kegiatan perbaikan pembangkit yang memerlukan manajemen beban di sebagian wilayah Jakarta.
Direktur Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber, menilai penjelasan yang disampaikan PLN masih bersifat umum dan normatif. Menurutnya, pernyataan tersebut belum menjawab persoalan substantif mengenai akar penyebab gangguan yang berdampak luas di wilayah strategis.
”Jika perbaikan pembangkit harus mengorbankan pasokan listrik masyarakat secara serentak, maka patut diduga ada kegagalan dalam perencanaan sistem, ketersediaan cadangan daya (reserve margin), hingga kesiapan infrastruktur,” ujar Mus Gaber dalam keterangannya di Jakarta.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Padepokan Hukum Indonesia mendesak PLN untuk transparan mengenai empat poin krusial:
- Penyebab Teknis Utama: Apakah gangguan berasal dari sisi hulu (pembangkitan), transmisi, atau jaringan distribusi.
- Kapasitas Terdampak: Besaran daya yang hilang dan status cadangan daya saat insiden terjadi.
- Urgensi Manajemen Beban: Alasan teknis di balik penerapan skema manajemen beban di pusat ekonomi dan pemerintahan.
- Mitigasi Jangka Panjang: Langkah konkret yang diambil untuk menjamin kejadian serupa tidak terulang.
Mus Gaber menegaskan bahwa permohonan maaf saja tidak cukup untuk menjaga kepercayaan publik. Ia mendorong dibentuknya tim audit forensik independen untuk mengurai penyebab gangguan secara objektif.
”Jakarta adalah pusat gravitasi ekonomi nasional. Kerentanan sistem kelistrikan di Ibu Kota menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola PLN. Audit independen penting dilakukan agar pembenahan sistem kelistrikan nasional didasarkan pada data yang akurat, bukan sekadar pernyataan manajerial,” tambahnya.
Padepokan Hukum Indonesia mengingatkan bahwa keandalan listrik adalah hak konsumen dan kewajiban negara. Transparansi, kejujuran, dan perbaikan nyata adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor energi.(Red).
