Markaberita.id | Jakarta, 16 Juli 2025 – Pemikiran besar Ketua Umum DPP Partai Hanura, Dr. Oesman Sapta, tentang “Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera” senantiasa menjadi jantung pidatonya. Visi ini merupakan refleksi mendalam dari niat dan tujuan awal pendirian Republik Indonesia, kini diwujudkan dalam gagasan progresif dan revolusioner Partai Hanura.
Daerah Berdaya: Fondasi Keadilan dan Pilar Kesejahteraan Nasional
Bagi Partai Hanura, Daerah Berdaya lebih dari sekadar slogan; ini adalah seruan perjuangan moral dan politik. Visi ini bertujuan menggugat sentralisme kekuasaan Pusat yang tidak adil, melawan eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi asing, dan membangkitkan kesadaran serta kekuatan rakyat. Daerah yang berdaya berarti daerah yang berdaulat atas nasibnya, mandiri secara ekonomi, kuat dalam tata kelola, dan merdeka secara budaya.
Ukuran konkret Daerah Berdaya meliputi:
* Ekonomi Lokal Maju, Mandiri, dan Inklusif: Pertumbuhan ekonomi daerah yang melampaui rata-rata nasional, penurunan drastis kemiskinan dan pengangguran melalui ekonomi produktif rakyat, serta kebijakan fiskal dan investasi yang memihak UMKM, petani, nelayan, dan pelaku ekonomi rakyat. Kemandirian fiskal daerah meningkat karena sumber daya dikelola untuk kepentingan lokal.
* Akses Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Setara: Ketersediaan listrik, air bersih, internet, transportasi, dan layanan publik lainnya di seluruh wilayah, termasuk kawasan 3T. Fasilitas dasar seperti sekolah dan puskesmas hadir berkualitas di seluruh penjuru negeri, memastikan tidak ada warga yang tertinggal.
* Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal: Bahasa daerah, adat istiadat, pengetahuan lokal, dan ruang hidup komunitas dilindungi dan diberdayakan. Produk unggulan lokal dan pariwisata berbasis budaya menjadi kekuatan ekonomi dan identitas kebanggaan daerah.
* Kepemimpinan Rakyat dan Demokrasi Lokal yang Hidup: Partisipasi politik warga yang tinggi dan musyawarah yang hidup. Pemimpin yang dipilih rakyat nyata berpihak pada rakyat kecil, dan kepala daerah adalah pejuang kepentingan daerah dengan keberanian serta integritas, bukan kaki tangan oligarki nasional.
* Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Responsif: Pengelolaan anggaran daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, bebas dari korupsi dan feodalisme birokrasi. Digitalisasi pelayanan publik berjalan maksimal untuk mempercepat urusan rakyat dan memangkas praktik rente.
Indonesia Sejahtera: Negara Hadir untuk Semua
Partai Hanura menolak kemakmuran yang hanya dinikmati segelintir elite di pusat kekuasaan atau pembangunan yang terpusat di wilayah tertentu. Indonesia Sejahtera adalah negeri yang menghormati keadilan, menjamin kesejahteraan semua rakyat tanpa diskriminasi, dan hadir melindungi yang paling lemah. Kesejahteraan bukanlah hadiah, melainkan hak rakyat yang harus dijamin negara.
Ukuran nyata Indonesia Sejahtera adalah:
* Keadilan Ekonomi yang Merata: Peningkatan pendapatan per kapita secara adil dan pemberantasan kemiskinan hingga ke akar-akarnya, terutama di kawasan yang selama ini terpinggirkan (Papua, NTT, pedalaman Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau terluar, dan wilayah Timur Indonesia). Lapangan kerja tersedia luas dengan dominasi sektor produktif, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional, dan distribusi kekayaan lebih adil melalui pajak progresif.
* Akses Kesehatan yang Adil dan Bermartabat: Semua warga, di mana pun mereka tinggal, dapat mengakses layanan kesehatan bermutu dan terjangkau. Angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu-anak menurun drastis, dan negara membangun sistem jaminan sosial yang kuat.
* Pendidikan sebagai Jalan Pembebasan: Pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi mudah diakses oleh semua anak bangsa. Tidak ada anak putus sekolah karena miskin, dan pendidikan vokasi terintegrasi dengan kebutuhan industri lokal. Sekolah menjadi ruang pembebasan dan pemberdayaan rakyat.
* Hukum untuk Keadilan, Bukan Kekuasaan: Hukum berpihak pada rakyat kecil, bukan menjadi alat perlindungan elite. Korupsi diberantas hingga ke akar, termasuk korupsi politik. Negara menjamin tidak ada diskriminasi atas dasar suku, agama, gender, atau status sosial.
* Pemerataan Pembangunan Antarkawasan: Daerah tertinggal menjadi prioritas utama pembangunan. Infrastruktur dasar menjangkau semua wilayah dan tidak lagi terkonsentrasi di Jawa. Kewenangan dan sumber daya dialihkan ke daerah agar rakyat lokal dapat membangun masa depan mereka sendiri.
* Kedaulatan dan Kemandirian Nasional: Kemandirian pangan dan energi adalah harga mati. Sumber daya alam dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat, bukan dijual murah pada korporasi asing. Indonesia harus berdiri tegak secara politik, tidak tunduk pada kekuatan modal internasional atau kepentingan imperialisme baru.
Sikap Politik Partai Hanura
Partai Hanura berdiri di garis perlawanan terhadap ketimpangan struktural, sentralisme kekuasaan, dan dominasi elite atas rakyat. Kami berpihak pada daerah yang lama dilupakan, pada warga yang paling tertindas, dan pada mimpi tentang Indonesia yang adil dan sejahtera untuk semua.
Daerah yang berdaya adalah fondasi bagi Indonesia yang sejahtera. Keadilan daerah adalah syarat utama kesejahteraan nasional. Tidak ada Indonesia Sejahtera tanpa Daerah Berdaya.(Red).
