Bupati Rejang Lebong Tersangka KPK, Wakil Bupati Hendri Praja Berstatus Saksi

Hukum, Nasional749 Dilihat

​MARKABERITA.ID | Jakarta, 11 Maret 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Meski sempat ikut terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan diboyong ke Jakarta, Wakil Bupati Hendri Praja dipulangkan karena hanya berstatus sebagai saksi.

​Keputusan KPK untuk tidak menaikkan status Hendri Praja didasarkan pada hasil pemeriksaan intensif dan gelar perkara. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa peran Hendri sejauh ini belum memenuhi unsur pidana.

​”Wakil Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan yang kami kumpulkan statusnya adalah saksi,” ujar Asep di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Baca Juga  Terbongkar Rusli Bintang Bohongi Publik Lampung Serahkan Universitas Malahayati Ke Istri Kedua

​Senada dengan Asep, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan bahwa ketiadaan alat bukti yang kuat menjadi dasar Hendri tidak menyandang status tersangka. “Yang bersangkutan tidak terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang ada saat ini,” jelas Fitroh.

​Drama penangkapan ini bermula pada Senin malam (9/3/2026) di Provinsi Bengkulu. Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik awalnya mengamankan 13 orang untuk diperiksa di Polres Kepahiang dan Polresta Bengkulu.

​Dari belasan orang tersebut, sembilan orang diterbangkan ke Jakarta, yang terdiri dari:

  • ​Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong.
  • ​Tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • ​Empat orang dari pihak swasta.

​Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa tim juga mengamankan sejumlah barang bukti krusial, mulai dari dokumen proyek, bukti elektronik, hingga uang tunai dalam pecahan Rupiah. Namun, dari sembilan orang yang dibawa ke gedung merah putih, hanya lima orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.(Red).

Baca Juga  'Bukan Kawat Duri yang Menyakiti, Tapi Kebijakan Tak Adil', Rakyat Kaltim Protes Anggaran Mewah di Tengah Jalan Rusak