Dinas SDA Terjebak “Rapat Formalitas”, Mahasiswa Muda Transparansi: Rakyat Butuh Solusi, Bukan Sekadar Teori!

Megapolitan252 Dilihat

​Markaberita.id | Jakarta, 13 Januari 2026 – Banjir Jakarta kembali menjadi momok, namun respons otoritas terkait dinilai masih jalan di tempat. Kritik pedas menghujam Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang dianggap lebih piawai dalam mengolah laporan administratif daripada mengelola aliran air di lapangan.

​Ketua Umum Mahasiswa Muda Transparansi, Abid Zahid Fadhillah, menyatakan bahwa banjir yang terus berulang adalah bukti autentik kegagalan kepemimpinan Dinas SDA dalam memproteksi warga. Ia menyebut ada aroma “kemalasan birokrasi” yang dibungkus dengan rapat-rapat evaluasi tanpa hasil nyata.

​Abid menilai Dinas SDA terjebak dalam zona nyaman seremonial. Menurutnya, publik sudah muak dengan presentasi meja kerja yang selalu terlihat indah, namun kontradiktif dengan kenyataan warga yang harus berjibaku dengan lumpur dan kerugian materi.

​”Dinas SDA jangan hanya sibuk memoles citra lewat laporan dan milestone meeting di ruangan ber-AC. Rakyat tidak butuh kelengkapan dokumen, rakyat butuh rumah mereka kering! Jika banjir tetap terjadi di titik yang sama setiap tahun, itu bukan lagi bencana alam, itu adalah kelalaian jabatan,” tegas Abid dengan nada tajam.

​Dengan alokasi anggaran pengendalian banjir yang fantastis, Mahasiswa Muda Transparansi mempertanyakan ke mana arah kebijakan tersebut bermuara. Abid mendesak Kepala Dinas SDA untuk berhenti bersembunyi di balik prosedur dan mulai menunjukkan keberanian untuk mengakui kegagalan program yang tidak berjalan.

Baca Juga  Jalan Terjal Menuju TPS: Curahan Hati Penyandang Disabilitas Depok Minta Akses Pemilu 2024 Diperbaiki

​“Evaluasi itu bukan ajang saling puji atau formalitas menggugurkan kewajiban. Jika rapat-rapat kalian tidak mampu menurunkan tinggi muka air di pemukiman warga, maka yang salah bukan hujannya, tapi cara berpikir dan kepemimpinan kalian yang macet!” lanjutnya.

​Abid juga menyentil gaya kepemimpinan pejabat SDA yang seringkali baru muncul saat kamera media menyorot lokasi bencana. Ia menuntut kehadiran negara dilakukan lewat langkah preventif, bukan sekadar “akting” prihatin saat air sudah merendam aset warga.

​“Negara harus hadir sebelum rakyat menderita. Kepemimpinan itu diuji saat warga tidur nyenyak karena merasa aman, bukan saat pejabat sibuk membagikan bantuan setelah air surut. Jangan jadi pahlawan kesiangan!” pungkasnya.

Baca Juga  Tarif Rp60 Ribu LRT: BAJA Sebut Proyek Triliunan Berubah Jadi 'Kereta Hantu' Mahal Anti-Rakyat

​Mahasiswa Muda Transparansi memperingatkan bahwa selama birokrasi SDA tidak berani bertransformasi secara total dan hanya patuh pada prosedur kaku, Jakarta akan terus tersandera oleh banjir. Publik tidak lagi menagih janji, publik kini menagih keberanian untuk mundur jika memang tak mampu bekerja.(Red).