Markaberita.id – Jakarta, 13 Januari 2026 – kembali berselimut air. Namun, bagi Greenpeace Indonesia, banjir yang merendam ibu kota pada Senin (12/1/2026) bukan lagi sekadar kiriman alam atau fenomena cuaca ekstrem. Ini adalah manifestasi dari krisis ekologis yang akut dan kegagalan kebijakan yang telah menumpuk selama dekade terakhir.
Dalam sebuah pernyataan tajam yang dirilis melalui platform digitalnya Melalui unggahan di akun Instagram @greenpeaceid pada Senin (12/1/2026), , Greenpeace menegaskan bahwa Jakarta sedang berada di titik nadir keseimbangan alam.
Narasi yang menyebutkan bahwa banjir hanyalah akibat “curah hujan tinggi” dinilai sebagai bentuk penyederhanaan masalah. Greenpeace menyoroti bagaimana ruang-ruang di Jakarta telah kehilangan kemampuannya untuk “bernapas” dan menyerap air.
”Jakarta banjir bukan karena hujan semata, melainkan karena daya dukung lingkungan yang terus diperas,” tulis Greenpeace. Hutan beton yang kian rapat, proyek reklamasi, hingga pembangunan yang eksploitatif dituding menjadi faktor utama yang mencekik ruang resapan air.
Salah satu poin krusial dalam sorotan ini adalah kritik terhadap solusi infrastruktur konvensional. Selama pemerintah hanya fokus pada normalisasi sungai tanpa melakukan pemulihan ekosistem secara menyeluruh, maka setiap musim hujan akan selalu menjadi ancaman yang sama.
Greenpeace menyebut fenomena ini bukan lagi sebagai bencana alam murni, melainkan bencana kebijakan.
- Ekstraksi Pesisir: Kawasan pantai terus ditekan oleh proyek-proyek ekstraktif yang justru mempercepat tenggelamnya Jakarta.
- Kerusakan DAS: Daerah Aliran Sungai yang rusak membuat aliran air tidak lagi terkendali.
Lebih jauh, Greenpeace mengaitkan banjir Jakarta dengan kegigihan pemerintah dalam mempertahankan energi fosil. Pola hujan yang tak menentu dan ekstrem merupakan dampak nyata dari pemanasan global yang dipicu oleh emisi PLTU batubara dan ketergantungan pada energi tidak ramah lingkungan.
”Pemerintah berbicara soal adaptasi, namun masih lamban dalam melakukan mitigasi yang serius,” tegas mereka.
Sebagai penutup yang menohok, organisasi lingkungan tersebut menyatakan bahwa kendala utama Jakarta bukanlah soal keterbatasan teknologi atau minimnya dana. Jakarta dipandang memiliki segalanya untuk berbenah, kecuali satu hal: Keberanian.
“Jakarta tidak kekurangan teknologi apalagi dana. Jakarta kekurangan keberanian untuk berpihak pada lingkungan dan masa depan warganya.”
Kini, bola panas ada di tangan pemangku kebijakan. Apakah banjir 2026 ini akan menjadi titik balik perbaikan ekosistem, atau sekadar menjadi catatan rutin tahunan dalam buku agenda pemerintah?(Red).
