18 Tahun Pasca-Soeharto, Menakar Dewasa atau Mundurnya Demokrasi Kita

Opini, Tokoh497 Dilihat

​MARKABERITA.ID | Editorial 27 Januari 2026 – Tanggal 27 Januari bukan sekadar penanda kalender tentang wafatnya Presiden ke-2 RI, H.M. Soeharto. Bagi Indonesia modern, tanggal ini adalah momen kontemplasi nasional untuk menguji sejauh mana kita telah melangkah keluar dari bayang-bayang Orde Baru, atau justru secara tidak sadar, sedang merindukan sisi otoritariannya.

​Pembangunan vs. Kebebasan: Dilema yang Berulang

​Soeharto mewariskan cetak biru pembangunan yang ambisius. Di bawah komandonya, Indonesia bertransformasi dari negara agraris yang rapuh menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Namun, sejarah mencatat bahwa stabilitas tersebut dibayar dengan harga yang mahal: bungkamnya suara kritis dan sentralisasi kekuasaan yang absolut.

​Hari ini, di tengah upaya Indonesia mengejar visi Indonesia Emas 2045, narasi “pembangunan demi stabilitas” kembali menguat. Kita melihat kemiripan pola dalam pengutamaan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang terkadang berbenturan dengan isu lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat adat. Editorial ini mengingatkan: pembangunan tanpa basis demokrasi yang kuat hanyalah kemajuan fisik yang keropos di dalamnya.

Baca Juga  Editorial: Paradoks Makna, Ketika "Saking Pintarnya, Jadi Goblok" Menelanjangi Ironi Intelektual

​Bayang-Bayang KKN dan Etika Bernegara

​Satu dekade terakhir, publik kerap bernostalgia dengan jargon “Piye kabare? Enak jamanku tho?”. Nostalgia ini berbahaya jika kita lupa bahwa warisan paling gelap dari era tersebut adalah budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sistemik.

​Saat ini, ketika indeks persepsi korupsi fluktuatif dan isu dinasti politik kembali menghangat di ruang publik, sosok Soeharto menjadi cermin besar. Apakah kita sedang memperbaiki kesalahan masa lalu, atau justru sedang meregenerasi praktik-praktik Orde Baru dengan kemasan yang lebih modern dan legalistik?

​Pelajaran untuk Generasi Z dan Milenial

​Bagi generasi yang tidak mengalami hidup di bawah tekanan sensor dan ketakutan berpendapat, sosok Soeharto mungkin hanya terlihat melalui video dokumenter atau prestasi ekonomi. Namun, edukasi sejarah yang jujur sangatlah krusial:

  • ​Stabilitas itu penting, namun jika ia membunuh nalar kritis, ia berubah menjadi penindasan.
  • ​Ekonomi harus tumbuh, namun jika ia hanya terkonsentrasi pada segelintir elit, ia adalah ketidakadilan.
  • ​Kepemimpinan kuat itu perlu, namun tanpa checks and balances, ia akan tergelincir menjadi tirani.
Baca Juga  Di Balik Stagnasi 5 Persen: Krisis Public Distrust dan Ancaman Infiltrasi Kedaulatan

​Melampaui Sosok, Memperbaiki Sistem

​Mengenang 27 Januari adalah cara kita menghormati sejarah tanpa harus memujanya secara buta. Soeharto adalah bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa, dengan segala jasa dan noktah hitamnya. Tugas kita hari ini bukan lagi berdebat tentang apakah beliau pahlawan atau bukan, melainkan memastikan bahwa kesalahan sistemik yang terjadi di eranya tidak pernah menemukan jalan untuk kembali di masa kini.

​Demokrasi yang kita nikmati hari ini adalah buah dari perlawanan terhadap kekuasaan yang terlalu lama mengakar. Menjaga demokrasi tetap sehat adalah penghormatan terbaik bagi sejarah Indonesia.(Red).