Markaberita.id | Jakarta, 9 Desember 2025 – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar yang juga anggota Komisi D, Sardy Wahab, menyoroti meninggalnya Wahyudi (Jumat, 5/12/2025), sopir truk dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, setelah menjalankan tugas di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Insiden tragis ini terjadi di tengah mengularnya antrean truk sampah dalam beberapa hari terakhir, yang mencapai 6 hingga 8 jam, jauh lebih lama dibandingkan kondisi normal sekitar tiga jam.
Dalam wawancara bersama media pada Selasa, 9 Desember 2025, Sardy menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya Wahyudi serta menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan operasional di Bantargebang.
Kronologi Insiden
Menurut informasi yang dihimpun dari TPST Bantargebang, kronologi kejadian bermula pada Jumat pagi (5/12/25).
Pihak pengelola menerima informasi mengenai seorang pengemudi yang kritis saat sedang parkir di SPBU Narogong Pangkalan 2. Pengemudi tersebut diketahui adalah Wahyudi, sopir truk dinas dari Jakarta Selatan.
“Informasi yang kami terima, sekitar pukul 04.00 WIB almarhum mengalami kejang-kejang. Rekan-rekannya segera meminta pertolongan dan ia dibawa menggunakan angkutan umum ke Rumah Sakit Karya Medika. Namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal pada pukul 04.30 WIB,” ujar Sardy Wahab.
Sebelum kondisi kritis, Wahyudi baru saja menyelesaikan tugas membuang sampah di TPST Bantargebang, mengisi bahan bakar di SPBU Narogong Pangkalan 2, dan beristirahat di lokasi tersebut.
“Ini musibah yang sangat kita sesalkan. Sopir truk adalah garda terdepan kebersihan kota. Meninggalnya almarhum Wahyudi harus menjadi perhatian serius Pemprov DKI. Tanpa harus menunjuk siapa yang salah, jangan sampai kelelahan ekstrem akibat antrean panjang terus terulang,” tegas Sardy.
Sardy menjelaskan, antrean panjang diakibatkan oleh beberapa faktor teknis dan alamiah:
Curah Hujan Tinggi: Hujan deras hampir setiap hari di kawasan Bantargebang menyebabkan pelayanan di titik buang harus dihentikan demi keselamatan para petugas. “Kondisi landfill sudah sangat tinggi. Saat hujan deras, aktivitas pembuangan wajib dihentikan untuk mencegah longsor yang membahayakan pekerja. Setelah hujan berhenti, diperlukan waktu untuk penataan ulang landfill sebelum operasional bisa dilanjutkan. Keselamatan Pekerja termasuk Sopir harus diutamakan,” jelasnya.
Longsor di TPA Sumur Batu: Longsor di TPA Sumur Batu milik Pemkot Bekasi menutup aliran Kali Asem yang melintas di area Bantargebang.
Genangan Air: Aliran air yang tersumbat menyebabkan genangan semakin parah, yang pada akhirnya memperlambat mobilitas truk sampah yang mengantre.
“Faktor teknis ini saling terkait. Begitu terjadi longsoran dan aliran air tersumbat, genangan meningkat. Kondisi ini menambah beban operasional di lapangan,” tambahnya.
Sardy menegaskan bahwa kondisi antrean panjang tidak hanya menghambat layanan publik, tetapi juga membahayakan kesehatan sopir truk yang harus menunggu berjam-jam di dalam kendaraan. Insiden meninggalnya Wahyudi menunjukkan bahwa aspek keselamatan para sopir harus menjadi prioritas.
“Sopir-sopir ini bekerja di lingkungan yang penuh risiko, baik dari sisi keselamatan fisik maupun kesehatan. Kelelahan, paparan bau menyengat, serta panjangnya waktu tunggu dapat memicu kondisi darurat medis. Karena itu, negara harus hadir memastikan keselamatan mereka,” ujarnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, Sardy mengusulkan beberapa langkah konkret kepada Pemprov DKI dan pihak pengelola TPST Bantargebang.
“Kami sangat berduka atas wafatnya Saudara Wahyudi. Ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI untuk segera memperbaiki manajemen pengiriman sampah, keselamatan, dan fasilitas bagi sopir. Negara harus hadir memberikan Solusi supaya kejadian serupa tidak terulang karena ini masalah nyawa manusia,” tegasnya.
Berikut adalah tiga usulan utama dari DPRD:
Pengaturan Ulang Ritme Pengiriman: Atur ulang shift pengiriman sampah dari setiap kota administratif agar tidak terjadi penumpukan pada jam tertentu.
“Pemprov DKI Jakarta melalui DLH perlu evaluasi mengenai pengaturan ritme yang lebih cerdas. Jangan sampai seluruh armada masuk dalam rentang waktu yang sama. Manajemen waktu buang harus diperbaiki,” tegasnya.
Penyediaan Fasilitas Kesehatan: Siapkan tenaga medis, pos kesehatan, dan ambulans di sekitar lokasi TPST, mengingat kawasan ini rawan kecelakaan kerja dan penyakit.
“Dengan kondisi medan yang berbahaya dan cuaca tidak menentu, keberadaan tenaga medis dan ambulans bukan lagi pilihan melainkan keharusan,” ujarnya.
Rest Area dan Logistik: Sediakan rest area yang layak beserta makanan atau snack gratis untuk para sopir saat antrean panjang tidak terhindarkan, guna menjaga stamina.
“Mereka menunggu berjam-jam, bahkan sampai delapan jam. Minimal sediakan tempat istirahat yang layak serta makanan agar mereka tidak kelelahan. Rest area harus disiapkan, minimal tempat duduk, air minum, dan makanan ringan. Ini bentuk penghargaan sekaligus perlindungan bagi mereka yang bekerja keras demi kebersihan kota ini,” imbuhnya.
Menutup keterangannya, Sardy menyatakan DPRD DKI Jakarta akan terus mengawasi penanganan masalah di Bantargebang dan mendesak Pemprov bergerak cepat agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Kami akan meminta Dinas Lingkungan Hidup dan UPST untuk mengevaluasi total sistem pengelolaan sampah di Bantargebang. Keselamatan pekerja adalah prioritas utama. Jangan sampai kita kehilangan nyawa lagi hanya karena kelalaian manajemen operasional,” ungkapnya.
Peristiwa meninggalnya Wahyudi menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dan keselamatan kerja di sektor pengangkutan sampah.
Sardy menekankan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian lintas pemerintah, baik Pemprov DKI maupun Pemkot Bekasi, mengingat kondisi lahan, akses, dan lingkungan TPST Bantargebang melibatkan kedua wilayah.
“Kita tidak boleh menganggap ini sekadar insiden biasa. Ini persoalan sistemik. Selama tata kelola sampah dan keselamatan pekerja tidak diperbaiki, kejadian seperti ini bisa terulang, mari kedepankan evaluasi dan Solusi tanpa harus menghakimi pihak tertentu, ini tanggung jawab kita bersama,” tutup Sardy Wahab.(Red).
