Markaberita.id | Jakarta, 22 Desember 2025 – Center for Budget Analysis (CBA) melayangkan protes keras terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta terkait penundaan mendadak rekrutmen anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kebijakan ini dinilai sebagai cermin kegagalan manajerial yang berimplikasi langsung pada terbuangnya anggaran daerah secara percuma.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, Muhammad Matsani, tidak boleh lepas tangan dan harus bertanggung jawab penuh atas potensi kerugian keuangan negara tersebut.
CBA menyoroti alokasi dana sebesar Rp260.400.000 pada APBD 2025 yang khusus dialokasikan untuk Honorarium Tim Seleksi FKDM. Dengan adanya penghentian atau penundaan proses di tengah jalan, anggaran tersebut terindikasi habis terserap tanpa menghasilkan output yang jelas.
”Duit rakyat ratusan juta rupiah terancam hangus hanya untuk membiayai proses yang gagal total. Muhammad Matsani tidak bisa sekadar berdalih; setiap rupiah yang keluar harus ada pertanggungjawabannya,” ujar Uchok dalam keterangan resminya, Senin (22/12/2025).
Keputusan Kesbangpol menunda rekrutmen dengan alasan “minim partisipasi masyarakat” justru dianggap CBA sebagai pengakuan atas ketidakprofesionalan kinerja mereka. Uchok menuding proses seleksi selama ini dilakukan secara tertutup, eksklusif, dan jauh dari prinsip transparansi publik.
”Jangan sampai anggaran Rp260,4 juta ini hanya habis untuk membiayai mekanisme yang mirip penunjukan ‘raja-raja kecil’ di wilayah. Publik dibuat buta; siapa tim seleksinya, bagaimana metodologinya, dan apa kriteria orang-orang yang direkrut? Semuanya gelap gulita,” tegas Uchok.
Menyikapi sengkarut ini, CBA mendesak Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk tidak bersikap pasif. CBA meminta legislatif segera mengambil dua langkah konkret:
- Audit Investigatif: Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap realisasi serapan anggaran honorarium Tim Seleksi FKDM 2025.
- Pemanggilan Paksa: Memanggil Kepala Kesbangpol untuk memberikan penjelasan transparan mengenai alasan teknis serta yuridis di balik kegagalan rekrutmen ini.
”Kalau anggaran sudah mengalir tapi hasilnya nol besar, itu adalah pemborosan yang nyata. DPRD DKI jangan jadi penonton saja, harus berani buka-bukaan data demi menyelamatkan uang rakyat,” lanjutnya.
CBA memperingatkan bahwa ketertutupan informasi mengenai pembentukan Tim Seleksi hingga proses rekrutmen FKDM hanya akan memperkuat kecurigaan publik terkait adanya praktik nepotisme dan titipan kepentingan di tubuh Kesbangpol DKI Jakarta.(Red).
