Markaberita.id | Editorial 2 November 2025 – Isu pembentukan partai politik khusus penyandang disabilitas di Indonesia adalah respons universal terhadap kegagalan politik konvensional dalam mewujudkan inklusivitas sejati. Ini adalah sinyal keberanian dan harapan yang harus disikapi serius oleh bangsa ini.
Kekuatan gerakan ini berakar pada semboyan global: “Nothing About Us Without Us” (Tidak ada tentang kami tanpa keterlibatan kami).
Modal Politik Signifikan: Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilu 2024 mencatat 1.101.178 pemilih penyandang disabilitas terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Angka 1,1 juta ini adalah modal politik yang terorganisir.
Kekecewaan Kolektif: Meskipun memiliki kekuatan suara yang besar, kelompok ini masih dipandang sebagai objek advokasi, bukan subjek penentu kebijakan. Keterwakilan di legislatif sangat minim, dan isu disabilitas cenderung tergeser sebagai prioritas marginal.
Manifestasi Inspiratif: Wacana Partai Disabilitas adalah puncak kekecewaan sekaligus manifestasi untuk membangun kekuatan politik dari dasar pengalaman hidup mereka.
Inspirasi Global: Menginstitusionalisasi Kekuatan
Kebutuhan untuk menginstitusionalisasi kekuatan politik disabilitas adalah tren global, di mana sistem politik telah dipaksa beradaptasi:
- Jalur Kuota: Negara seperti Meksiko, Tunisia, Uganda, dan Kenya telah mengadopsi kuota permanen atau temporer untuk menjamin kursi bagi disabilitas di Parlemen, sejalan dengan Pasal 29 Konvensi PBB tentang Hak Disabilitas (CRPD).
- Insentif Partai: Korea Selatan bahkan memberikan subsidi kepada partai politik yang mencalonkan disabilitas, menggunakan insentif finansial untuk mendorong inklusivitas.
Indonesia, dengan lebih dari 1,1 juta pemilih, harus melompat dari perdebatan teknis seperti aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) menuju isu representasi substantif di jantung kekuasaan.
Ujian Sejati Demokrasi: Melawan Jerat Regulasi
Semangat juang ini dihadapkan pada regulasi domestik, terutama Ketentuan Ambang Batas Parlemen (Electoral Threshold/PT) yang tinggi.
Jika PT tidak diturunkan atau dihapus (meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan PT harus diubah sebelum Pemilu 2029), Partai Disabilitas berisiko ter-ghetoisasi (terisolasi) dan perjuangan mereka hanya terbatas di ranah non-formal.
Namun, di tengah kesulitan ini letak nilai inspiratifnya:
- Koreksi Historis: Partai Disabilitas bukanlah ancaman disintegrasi, melainkan koreksi historis yang akan menggerakkan sistem untuk berubah.
- Mewajibkan Inklusivitas: Kehadirannya akan memaksa partai politik mapan untuk mengukur ulang komitmen inklusif mereka dan menjadikan kebijakan publik yang aksesibel (transportasi, pekerjaan, pendidikan) sebagai standar wajib, bukan sekadar pilihan.
Pada akhirnya, sukses atau gagalnya Partai Disabilitas terwujud akan mengukur seberapa dewasa bangsa ini dalam mengartikan kedaulatan rakyat. Demokrasi sejati adalah ketika ruang politik bisa diciptakan—seperti yang tengah diupayakan oleh 1,1 juta pemilih disabilitas ini—bukan hanya diberikan oleh status quo. Ini adalah peluru kritis yang ditembakkan oleh harapan, menuntut demokrasi kita menjadi sepenuhnya inklusif.(Red).
