Jeritan Ka’bah yang Terbelah: Tragedi Siklus Konflik dan Ancaman Kepunahan PPP

Nasional, Politik1322 Dilihat

​Markaberita.id | Tajuk Khusus, 29 September 2025 – Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai Islam tertua yang dijuluki “Rumah Besar Umat Islam”, kembali terperosok dalam jurang konflik internal. Muktamar ke X yang seharusnya menjadi momentum rekonsiliasi justru berubah menjadi arena perpecahan yang memalukan. Kericuhan, adu klaim kepemimpinan ganda, hingga aksi saling dorong menjadi tontonan yang kian mengukuhkan PPP pada statusnya sebagai partai yang abadi dalam perpecahan.

​Peristiwa terkini, dengan munculnya dua klaim kepemimpinan—satu dari Muhammad Mardiono dan satu dari kubu penantang yang mengusung Agus Suparmanto—bukanlah sekadar “dinamika” biasa. Ini adalah manifestasi dari kegagalan historis PPP dalam mengelola perbedaan pendapat dan ambisi elite, sebuah penyakit kronis yang mengancam eksistensi partai.

​Membongkar Akar Penyakit Kronis PPP

​Untuk memahami kemelut yang terjadi, kita perlu melihat ke belakang. Konflik PPP bukanlah fenomena baru, melainkan siklus berulang. Sejak kelahirannya pada tahun 1973 sebagai hasil fusi empat partai Islam, PPP telah membawa benih perpecahan struktural. Kami mengidentifikasi tiga faktor utama yang terus menjadi racun bagi partai ini:

  1. ​Warisan Fusi yang Belum Tuntas, ​PPP dibentuk dari peleburan NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Meskipun fusi fisik telah terjadi, fusi ideologis dan psikologis antarfaksi tidak pernah solid. Setiap kali ada perebutan kekuasaan, jejaring tokoh dan faksi-faksi lama akan bangkit dan bersitegang. Konflik hari ini hanyalah reinkarnasi dari pertarungan faksional di masa lalu.
  2. ​Krisis Ideologi dan Arah, ​Setelah dipaksa menjadi asas tunggal Pancasila pada masa Orde Baru, identitas politik PPP menjadi kabur. Ketika reformasi datang, PPP kesulitan mencari titik keseimbangan antara identitas keislaman dengan tuntutan politik modern. Kekosongan ideologis ini menciptakan ruang hampa yang kemudian diisi oleh perebutan kursi kekuasaan, bukan perebutan konsep pembangunan bangsa.
  3. ​Ambisi Elite vs. Kepentingan Partai, ​Konflik terbaru adalah contoh nyata. Energi partai seharusnya digunakan untuk merumuskan strategi pemenangan Pemilu 2029, alih-alih dihabiskan untuk urusan siapa yang berhak duduk di kursi Ketua Umum. Prioritas telah bergeser secara fatal: kepentingan individu dan faksi didahulukan daripada keselamatan dan eksistensi partai secara keseluruhan.
Baca Juga  KATA Konsumen Merah Putih, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Jangan Cekik Daya Beli Rakyat

​Ancaman Nyata: Tenggelam dalam Sunyi Politik

​Dampak dari siklus konflik ini sangatlah fatal dan terukur. PPP telah mengalami penurunan elektoral yang signifikan. Konflik pada tahun 2014-2016 menjadi penyebab utama PPP nyaris tersingkir dari parlemen. Saat ini, konflik yang terjadi di momen krusial menjelang Pemilu hanya akan memastikan satu hal: Partai Persatuan Pembangunan terancam tenggelam dalam sunyi politik.

​Konflik yang berlarut-larut menciptakan ketidakpastian hukum di mata KPU dan pemerintah, melumpuhkan mesin politik di akar rumput, dan yang paling penting, mengikis habis kepercayaan publik. Konstituen lama akan beralih ke partai lain yang menawarkan stabilitas dan fokus kerja. Jika dualisme kepemimpinan berlanjut, konsolidasi akan lumpuh, pendanaan terhambat, dan pencalonan legislatif akan menjadi tanda tanya besar.

Baca Juga  PEMUDA ISLAM NUSANTARA LAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENGGELAPAN PAJAK PT ANDIKA MITRA SEJATI SERTA AFILIASINYA KE PPATK

​Jalan Keluar: Rekonsiliasi Total dan Transformasi Struktural

​PPP kini berada di titik nadir, dan hanya ada dua pilihan: bertobat dan berbenah, atau punah.

​Jalan keluarnya bukan sekadar islah sementara, melainkan rekonsiliasi total yang diikuti dengan transformasi struktural. Para elite harus mengesampingkan ego, menghormati mekanisme AD/ART secara konsisten, dan berani melibatkan tokoh senior yang netral—sebagai mediator—untuk memastikan proses penyelesaian konflik berjalan adil dan bermartabat.

​Lebih dari itu, PPP harus kembali pada jati dirinya: menjadi suara umat yang moderat, berintegritas, dan fokus pada isu-isu substantif, bukan pada hiruk pikuk perebutan jabatan.

​Jika PPP gagal mengambil momentum ini untuk menyembuhkan luka lamanya, ia akan menjadi sekadar cerita tragis di masa depan—sebuah partai besar yang mati bukan karena kalah bersaing, melainkan karena gagal mengendalikan diri sendiri.

Baca Juga  KPK Sesuaikan Batas Pelaporan Gratifikasi 2026: Respons Terhadap Inflasi dan Nilai Rupiah

​Pertanyaan Reflektif

​Menurut Anda, bisakah PPP melepaskan diri dari bayang-bayang konflik antarfaksi yang telah mengakar puluhan tahun, atau apakah perpecahan sudah menjadi “takdir” politiknya?,(Red)