MARKABERITA.COM, JAKARTA – Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga target kinerja seluruh BUMD, khususnya terkait realisasi investasi dan setoran dividen. FPPJ menegaskan bahwa penyesuaian target perusahaan tidak boleh dijadikan jalan pintas sekadar untuk menciptakan kesan bahwa kinerja BUMD telah memenuhi ekspektasi.
Ketua Umum FPPJ, Endriansah yang akrab disapa Ryan, menyampaikan bahwa revisi target BUMD semestinya hanya dilakukan apabila perubahan tersebut berorientasi pada peningkatan kinerja serta memberikan manfaat nyata bagi perusahaan maupun masyarakat Jakarta. Menurutnya, target investasi dan dividen yang telah disepakati merupakan komitmen manajemen yang harus dipertanggungjawabkan secara objektif dan transparan.
“BUMD tidak boleh membangun citra keberhasilan hanya dengan menurunkan target. Kalau target awal tidak tercapai, yang harus dilakukan adalah menjelaskan penyebabnya, memperbaiki strategi bisnis, dan memastikan ada peningkatan kinerja—bukan justru mengubah ukuran keberhasilan agar terlihat baik di atas kertas,” ujar Ryan. Selasa (13/10/26).
FPPJ menyoroti ketergantungan sejumlah BUMD pada Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang belum diimbangi dengan kemampuan menghasilkan keuntungan dan dividen secara proporsional. Sebagai dana yang berasal dari uang publik, setiap suntikan modal daerah harus memiliki tujuan, indikator kinerja, proyeksi manfaat, dan mekanisme evaluasi yang terukur.
Selain itu, FPPJ mendorong BP BUMD menyusun evaluasi komprehensif yang membandingkan besaran PMD, realisasi investasi, pertumbuhan pendapatan, laba bersih, arus kas, hingga setoran dividen dengan tetap mempertimbangkan karakteristik sektor usaha dan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) masing-masing BUMD.
FPPJ juga mengingatkan agar penilaian terhadap jajaran direksi tidak berhenti pada persentase capaian target yang telah direvisi, melainkan tetap memperhitungkan target awal, alasan penyesuaian, serta dampak finansialnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Untuk itu, BP BUMD perlu diberikan ruang penuh untuk menjalankan fungsi pembinaan secara profesional tanpa adanya intervensi negatif dari pihak luar.
Ryan menegaskan kembali bahwa BUMD Jakarta harus didorong menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi daerah yang sehat, mandiri, dan profesional, bukan sekadar entitas usaha yang terus mengandalkan tambahan modal pemerintah.
“Jakarta membutuhkan BUMD yang berani menetapkan target dan mampu membuktikan hasil kerjanya. Kami mendukung BP BUMD bersikap tegas menjaga target investasi dan dividen. Jika potensi bisnis memungkinkan, naikkan targetnya. Namun, jangan sekali-kali menjadikan penurunan target sebagai cara untuk menyamarkan persoalan kinerja,” pungkas Ryan.
FPPJ berharap penguatan pembinaan oleh BP BUMD ini dapat mendorong tata kelola perusahaan yang transparan (Good Corporate Governance), memperkuat kemandirian finansial BUMD, serta meningkatkan kontribusi terhadap PAD tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik bagi warga DKI Jakarta.(red).
