JAKARTA, Markaberita.com – Aroma tidak sedap tercium dalam proses lelang proyek pembangunan Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum. Center for Budget Analysis (CBA) resmi mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk turun tangan menyusul temuan ketimpangan ekstrem dalam distribusi proyek yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp23,4 triliun.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti dominasi mutlak perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memborong hampir seluruh paket proyek, sementara kontraktor swasta dan non-BUMN hanya mendapatkan remah-remah porsi pekerjaan senilai Rp1,8 triliun. Temuan ini memicu kecurigaan adanya “permainan” dalam proses tender yang menutup ruang bagi kompetisi sehat.
“Ada indikasi kuat persaingan usaha tidak sehat dalam proyek ini. KPPU harus segera melakukan investigasi mendalam, memeriksa seluruh dokumen lelang, dan memanggil pihak-pihak terkait, baik dari kementerian maupun jajaran direksi BUMN yang memenangkan proyek tersebut,” ujar Uchok, Selasa (9/6/2026).
Data CBA menunjukkan pola distribusi yang mencurigakan, di mana beberapa BUMN mampu menyapu bersih banyak paket proyek sekaligus dalam satu tahun. PT Nindya Karya memuncaki daftar dengan lima proyek senilai Rp5,1 triliun, disusul PT Brantas Abipraya yang mengamankan tujuh proyek senilai Rp4,6 triliun, dan PT Waskita Karya dengan empat proyek senilai Rp3,8 triliun.
Selanjutnya, PT Adhi Karya bersama PT Adhi Persada Gedung mengantongi proyek senilai Rp2,5 triliun. PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan (PP), dan PT Hutama Karya juga masuk dalam daftar pemenang dengan nilai proyek masing-masing antara Rp1,7 triliun hingga Rp1,8 triliun.
Uchok menegaskan bahwa kondisi ini sangat janggal secara manajerial maupun operasional. Menurutnya, mustahil jika tidak ada persekongkolan ketika satu perusahaan BUMN mampu memenangkan hingga tujuh proyek pembangunan di berbagai provinsi secara bersamaan. Ia menilai, fenomena ini menunjukkan minimnya transparansi dan berpotensi mencederai iklim investasi serta kesempatan bagi kontraktor nasional lainnya.
“KPPU jangan diam saja. Audit menyeluruh terhadap proses tender ini menjadi krusial agar publik tahu apakah ada permainan atau memang murni profesionalisme. Jika ada pelanggaran, sanksi tegas harus ditegakkan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak-pihak BUMN terkait masih bungkam saat dimintai konfirmasi mengenai tudingan tersebut. CBA memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga terungkap siapa saja pihak yang bermain di balik proyek raksasa Sekolah Rakyat ini.(Red).
