MARKABERITA.COM – Volatilitas nilai tukar Rupiah yang kita hadapi saat ini bukan sekadar fluktuasi teknis di pasar keuangan; secara fundamental, ini adalah ujian bagi kepercayaan (trust).
Pasar sangat responsif terhadap komunikasi yang dibangun oleh pemangku kebijakan, baik di Bank Indonesia maupun tim ekonomi pemerintah. Namun, ada pelajaran penting yang perlu kita garis bawahi: pasar bukanlah entitas yang bisa ditenangkan hanya dengan retorika. Ketika otoritas sering melontarkan proyeksi yang meleset dari realitas atau ekspektasi pasar, maka yang muncul adalah “perang kepercayaan”. Bagi kami, adalah bentuk kewibawaan jika otoritas memilih untuk bekerja dalam diam (silence for performance) dibandingkan obral janji yang pada akhirnya justru melemahkan kredibilitas itu sendiri.
Kita perlu berani melakukan reorientasi fungsi fiskal. Saatnya kita menstimulasi sektor riil secara lebih agresif. Memang, ini menuntut keberanian untuk mengorbankan revenue jangka pendek, namun efek domino yang dihasilkan—terutama melalui pemberdayaan industri rumahan yang berorientasi ekspor—akan jauh lebih berkelanjutan. Sinergi dengan Kementerian Perdagangan mutlak diperlukan untuk melakukan kurasi ketat terhadap barang-barang ekspor kita, sehingga produk Indonesia mampu bersaing di pasar global.
Kita harus mampu melihat situasi ini melalui lensa “piramida terbalik”. Pelemahan Rupiah seharusnya bukan menjadi momok, melainkan titik balik bagi kita untuk meningkatkan kualitas barang. Sektor kelautan, misalnya, memiliki potensi luar biasa yang selama ini belum tergarap optimal. Pemerintah semestinya berperan sebagai dirigen yang mengatur permintaan pasar melalui intelijen ekonomi yang proaktif. Dalam hal ini, rekan-rekan di Kementerian Luar Negeri memiliki peran krusial untuk memetakan kebutuhan spesifik setiap negara, sehingga produk melimpah kita tidak hanya menjadi komoditas lokal, tetapi menjadi solusi global. Sementara waktu, mari kita kurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti pertambangan.
Kontrak Sosial dan Kewajiban Pemerintah
Berbicara mengenai ketahanan devisa, pengetatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) memang langkah preventif yang bijak. Namun, kita harus kritis: sampai kapan kebijakan defensif ini menjadi sandaran utama?
Kita juga perlu menyentuh aspek krusial lainnya: birokrasi, penegakan hukum, dan kebijakan pajak. Belajar dari praktik terbaik di negara lain, pajak yang tinggi dapat diterima oleh masyarakat selama ada jaminan akan kembalinya pajak tersebut dalam bentuk layanan publik yang prima, seperti kesehatan, pendidikan, dan hunian yang layak. Di Indonesia, saat pemerintah menaikkan beban pajak tanpa adanya peningkatan signifikan dalam kesejahteraan publik, di situlah letak kesalahan tata kelola yang harus segera diperbaiki.
Optimisme di Tengah Tantangan
Indonesia telah beberapa kali melewati badai ekonomi dan terbukti mampu bertahan. Indonesia tetaplah Indonesia Raya. Kita tidak boleh kehilangan optimisme, namun optimisme tersebut harus dibarengi dengan langkah yang taktis dan strategis.
Mari kita berikan ruang dan waktu bagi Presiden Prabowo Subianto beserta tim ekonominya untuk bekerja, setidaknya hingga kuartal ketiga. Stabilitas ekonomi tidak dibangun melalui jalan pintas, melainkan melalui pemulihan kepercayaan publik dan keberanian untuk memutar roda ekonomi dari sektor riil yang produktif. Kepercayaan adalah mata uang paling berharga; jika kita mampu menjaga janji dan performa, pasar dengan sendirinya akan kembali percaya.
Editorial ini merupakan pandangan redaksi Markaberita.com sebagai bentuk fungsi kontrol sosial dan kontribusi pemikiran untuk kemajuan ekonomi nasional.(Red).
